Mengapa Hindia Ditolak Tampil di Tasikmalaya? Ormas Islam Singgung Simbol Menyimpang

Festival musik Ruang Bermusik yang rencananya digelar pada 19–20 Juli 2025 di Lanud Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, kini berada dalam ketidakpastian.

Meski tiket sudah terjual habis, izin penyelenggaraan dari Polda Jawa Barat belum juga diterbitkan.

Salah satu penyebabnya adalah munculnya penolakan dari kelompok Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz), yang mempersoalkan kehadiran musisi Hindia.

Baca Juga: Kejadian Aceh Terulang? Hindia Ditolak Konser di Tasikmalaya

Ajaran yang Dinilai Menyimpang

Grup band Hindia ditolak tampil di Tasikmalaya. (Instagram @wordfangs)

Mereka menuding grup musik tersebut memiliki keterkaitan dengan simbol dan ajaran yang dinilai menyimpang.

Merespons hal itu, Polres Tasikmalaya Kota menggelar forum dengar pendapat di Saung Toncom pada Sabtu (12/7/2025).

Forum ini dihadiri unsur Forkopimda, MUI, PCNU, Muhammadiyah, tokoh agama, organisasi Islam, perwakilan Al-Mumtaz, serta panitia konser.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan yang keempat kalinya dilakukan untuk membahas polemik acara tersebut.

Hasil dari pertemuan itu nantinya akan disampaikan ke Polda Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

“Rekomendasi yang kami berikan bersumber dari hasil diskusi dan masukan para tokoh masyarakat dan stakeholder selama empat kali rapat,” ujar Faruk saat dihubungi pada Selasa (15/7/2025).

Keputusan Ada di Polda Jabar

Grup band Hindia ditolak tampil di Tasikmalaya. (Instagram @wordfangs)

Faruk menegaskan bahwa Polres hanya memberi rekomendasi, sementara keputusan akhir ada di tangan Polda Jabar.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat Tasikmalaya sebenarnya terbuka terhadap kegiatan seni dan budaya, selama tetap mengedepankan aturan dan kearifan lokal.

“Tidak ada penolakan terhadap konser. Justru para alim ulama dan tokoh masyarakat mendukung kegiatan seni, asal sesuai aturan dan tidak menabrak nilai-nilai yang dijunjung di Kota Santri ini,” jelas Faruk.

Terkait polemik yang menyasar Hindia, Faruk menegaskan bahwa wewenang mutlak untuk menentukan boleh tidaknya tetap berada di Polda.

“Kami hanya bertugas memberikan rekomendasi dan langkah preventif agar tidak muncul gangguan keamanan,” ujarnya.

Simbol Bertentangan dengan Syariat

Sementara itu, Ketua Al-Mumtaz, Ustaz Hilmi, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak konser musik secara umum.

Namun mereka menyoroti Hindia yang dinilai membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan syariat.

“Band lain seperti Wali Band tampil di Tasik pun tidak kami permasalahkan. Tapi untuk band ini, kami temukan indikasi penggunaan simbol-simbol yang dianggap menyimpang,” kata Hilmi.

Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara pihak penyelenggara dan para ulama untuk berkoordinasi soal pengisi acara.

Namun, menurutnya, hal itu tidak dilakukan dalam perencanaan konser kali ini.

“Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau konser tidak diizinkan, kami bersyukur. Kalau pun jadi digelar, kami tidak akan turun ke jalan, tapi kami berlepas diri,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara belum memberikan pernyataan resmi. Mereka berjanji akan segera menyampaikan klarifikasi kepada media dalam waktu dekat.

(Selvianus Kopong Basar)