Menhut Dituding Jadi Biang Kerok Bencana Sumatera, PSI Bela Raja Juli

Nama Menteri Hutan (Menhut) Raja Juli Antoni disorot terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Kebijakan Menhut yang dituding mengizinkan pembabatan hutan dituding sebagai biang kerok banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menanggapi maraknya tudingan tersebut, Ketua DPP PSI Ahmad Ali memberikan pembelaan buat Raja Juli.

Baca Juga: Kota Medan Banjir Besar, Ini Nomor Call Center Basarnas untuk Evakuasi Warga

"Tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini, karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini," ujarnya dalam keterangan dikutip, Kamis 4 Desember 2025.

Banjir merendam rumah warga di Aceh. [Istimewa]Ia mengatakan kalau pembabatan hutan ini sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu.

"Kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu," imbuhnya.

Baca Juga: Tanggapi Isu Miring Soal Penggelembungan Suara, PSI: Jangan Giring Opini yang Sesatkan Publik

Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri dan mengedepankan kepentingan rakyat.

"Artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya, hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif," tukasnya.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak mengajak Menteri Hutan Raja Juli Antoni hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk taubat nasuha.

Pernyataan ini ia sampaikan setelah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk meminta dilakukannya peninjauan total atas langkah dan kebijakan yang selama ini diterapkan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ini menegaskan bahwa evaluasi total merupakan bentuk komitmen moral pemerintah terhadap kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Muhaimin Iskandar singgung soal pembabatan hutan. [Istimewa]“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita. Ini adalah wujud kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujarnya.

Ia kemudian menggunakan istilah “taubatan nasuha” sebagai analogi kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.

“Taubatan nasuha itu kuncinya satu: evaluasi total policy. Semua aspek harus ditinjau ulang, mulai dari cara kita berpikir, melangkah, sampai bagaimana kita berbuat,” jelasnya.