Menkominfo Ingin Mengaplikasikan AI di Komunikasi Publik

FTNews - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan ingin mengadopsi teknologi AI (artificial intelligence) dalam implementasi komunikasi publik. Sehingga, komunikasi dapat menjadi lebih efektif menggunakan aplikasi chatbot atau asisten virtual.

Ia melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan sektor komunikasi publik. “Laporan OECD di tahun 2021 menjelaskan beberapa prinsip komunikasi publik. Di mana, salah satunya tentang pemanfaatan teknologi data digital dan AI untuk komunikasi publik yang efektif,” jelasnya dalam World Public Relation Forum 2024, Selasa (23/4).

Sebagai contoh, Budi Arie mengambil AskDISHJA 2.0 yang berasal dari India. Aplikasi ini merupakan aplikasi chatbot yang Indian Railway Catering and Tourism Corporation sediakan.

Baca Juga: Sidang PHPU Pileg Dimulai, Bawaslu Siap Beri Keterangan

“Layanan itu disediakan untuk melayani pertanyaan seputar layanan perkeretaapian. Sementara di Indonesia, layanan chatbot serupa dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang menyajikan informasi dan melayani pertanyaan terkait perpajakan selama 24 jam dalam seminggu,” ungkap Menkominfo.

Beradaptasi dengan AI

Menkominfo Budi Arie dalam World Public Relation Forum 2024, Selasa (23/4). Foto: canva

Baca Juga: Pasokan Listrik Jelang Lebaran, Menteri ESDM: Insyaallah Aman

Selain itu, ia menjelaskan bahwa para pelaku komunikasi publik agar dapat memiliki strategi untuk beradaptasi dengan adanya teknologi AI. Perkembangan yang sangat pesat, beserta disrupsinya, membutuhkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi.

“Di level regional, ASEAN memiliki pedoman. Sedangkan tingkat nasional, beberapa instansi publik maupun sektor privat telah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas kerja,” papar Budi Arie sambil menunjukkan keberadaan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu keamanan, etika, dan kepercayaan. “Dari ketiga unsur itu, yang telah diregulasi soal pengaturan etika. Sementara, keamanan dan saling percaya belum. Nanti perkembangan terus kita amati secara serius,” imbuhnya.

Selain itu, penerapan teknologi ini dalam komunikasi publik perlu untuk mengidentifikasi tools yang tepat sasaran. Menkominfo menjelaskan bahwa pelaku komunikasi publik perlu memperhatikan risiko dan implikasi etis pemanfaatan teknologi AI secara holistik.

“Di mana pemanfaatan AI yang spesifik dan memperhatikan etika AI serta human dimension. Karena terkait aspek pengorganisasian, evaluasi secara berkala terhadap sistem organisasi internal. serta mengikuti perkembangan regulasi nasional dan global,” tandasnya.