Panggil Kepala BGN Bahas Kasus Keracunan MBG, Prabowo: Jangan sampai Dipolitisasi
Ekonomi Bisnis

Presiden Prabowo Subianto segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyusul kasus keracunan program MBG di sejumlah daerah.
Kepala Negara juga kan memanggil sejumlah pejabat terkait guna membahas langkah penanganan.
Presiden pun meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi. Ia menekankan bahwa MBG tujuannya untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
Baca Juga: Diskusi Double Check Perdana Digelar, Angkat Isu Terkait Pemerintahan Prabowo Subianto serta Program MBG
"Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan," ujarnya setibanya di Tanah Air usai kunjungan kerja di luar negeri, Sabtu (27/9/2025).
"Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi," lanjutnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Prabowo mengatakan, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan.
Baca Juga: Fariz RM Surati Presiden Prabowo Subianto, Minta Abolisi
Namun, dirinya meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai.
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," kata Prabowo.
Kasus Keracunan MBG Meningkat
Kepala BGN Dadan Hindayana. [X/Kemendikbud]Sebelumnya, terjadi peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi menu program MBG di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir, yang mengakibatkan banyak siswa harus mendapatkan penanganan medis.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi leading sector program ini telah mengeluarkan keputusan terkait antisipasi kasus-kasus keracunan MBG.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa seluruh dapur mitra yang pernah terlibat kasus keracunan telah menerima surat pemberitahuan resmi.
"Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat," katanya, Jumat (26/9).
Kerahkan Tim Inspeksi
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan kepolisian.
Tim ini bertugas mengevaluasi langsung kondisi dapur dan memastikan pemenuhan standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).
"Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini," tegasnya.