Pasca Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, Puan Minta Pemerintah Tak Anggap Sepele

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan, 8 April 2025.

Puan mendorong pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan perekonomian tetap kondusif.

Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi yang stabil akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. ​

Baca Juga: Dibayangi Isu Inflasi, Rupiah Melemah Jelang Akhir Pekan

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. [ist]

"Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Puan kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Puan menegaskan pentingnya memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian tersebut.

Baca Juga: Dikunjungi Puan Maharani, PBNU: Kami Diskusi Soal Kondisi Terkini

"Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global," ucap Puan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. [ist]

Menanggapi penurunan IHSG, Puan meminta pemerintah dan otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi guna menjaga perekonomian nasional tetap kondusif, khususnya bagi investor.

"Penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele. Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perkonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata Puan.

"Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama," tandasnya.