PBB Tolak Ambang Batas Parlemen yang Tinggi: Merugikan Partai dan Masyarakat

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra menyatakan menolak ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya merugikan partai tapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

"Kebijakan threshold yang tinggi bukan hanya merugikan partai, tetapi sejatinya merugikan seluruh masyarakat Indonesia," kata Gugum dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Dia mengatakan berbagai ketidakadilan masih dirasakan rakyat, seperti ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak, ketidakadilan akibat hubungan kerja yang tidak berimbang, dan ketidakadilan bagi pengemudi ojek daring.

Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Yusril: Akan Timbul Krisis Legitimasi

"Termasuk ketidakadilan elektoral dalam sistem pemilu kita," tegasnya, dilansir Antara.

Suara Kelompok Marginal

Ia mengklaim suara kelompok marginal lebih nyaman diwakili oleh partai kecil. "Masyarakat kecil dan kelompok minoritas yang tidak punya relasi kuasa lebih nyaman mengadu kepada partai-partai minoritas yang konsisten memperjuangkan hak mereka," katanya.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Angin Segar "Partai Gurem"?

Pada Rabu (24/9), Gugum telah mengumpulkan seluruh anggota legislatif PBB dari berbagai daerah dalam rangka merespons aspirasi masyarakat, sekaligus menyatukan langkah perjuangan politik.

Pertemuan tersebut digelar bersamaan dengan pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PBB periode 2025–2030 di Bogor, Jawa Barat. Dalam pidato politiknya, Gugum mengatakan partai akan terus menjadi corong bagi kepentingan rakyat kecil.

PBB akan Terus Menyuarakan Ketidakadilan

"Partai Bulan Bintang akan terus bersuara lantang menghadapi ketidakadilan dalam segala bentuknya, baik yang dialami perempuan, anak-anak, pekerja honorer, maupun pengemudi ojek online," ujarnya.

Menurut dia, kehadiran seluruh anggota legislatif merupakan wujud konsolidasi partai dalam memperkuat komitmen kebangsaan. Ia pun mengajak jajaran kader untuk membangun kekuatan mandiri dengan dilandasi niat tulus dan komitmen berkorban untuk negeri.

Selain itu, Gugum juga menekankan pentingnya peran legislatif dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing.***