Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri. Dimana saat itu Jokowi meminta ibu-ibu atau istri prajurit TNI-Polri tidak memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Selain itu Jokowi juga meminta TNI-Polri hati-hati berbicara di Whatsapp Grup (WAG).
Hasanuddin menilai teguran yang disampaikan Jokowi sudah tepat. Apalagi menurutnya, paham radikal tidak melulu menyasar masyarakat biasa.
“Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara,” tuturnya.
Menurut Hasanuddin, penyebaran paham radikal tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Hasanuddin menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45. Kemudian Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.
“Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis. Apalagi menjelekan negara atau pemerintah,” tuturnya.
Hasanuddin mengatakan, sebagai alat negara TNI-Polri justru harus mendukung kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN.
“Bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi,” katanya.
