Pembubaran DPR Disetujui Raja, Thailand Gelar Pemilu Dini

Drama politik Thailand memasuki babak baru. Raja Maha Vajiralongkorn akhirnya menyetujui dekrit pembubaran Parlemen yang diumumkan dalam Lembaran Kerajaan pada 12 Desember.

Dengan keputusan ini, Thailand wajib menyelenggarakan pemilu dini dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Baca Juga: Setelah 6 Tahun Pacaran, Davika Hoorne Akhirnya Dinikahi Ter Chantavit, Bikin Baper!

Langkah ini berawal dari pernyataan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada 11 Desember yang mengatakan bahwa ia “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

Bubarkan Parlemen Lebih Cepat

Raja Maha Vajiralongkorn bersama Permaisuri Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya. Restui pembubaran DPR Thailand. [Instagram]Anutin memutuskan untuk membubarkan Parlemen lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Baca Juga: 100 Orang Tewas di Thailand, Oposisi Akui Pemerintah Thailand Gagal

Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan Partai Bhumjaithai telah melanggar kesepakatan dalam pemungutan suara terkait amandemen konstitusi. Kondisi itu membuat Parlemen dinilai tidak dapat lagi berjalan efektif.

Anutin sendiri naik sebagai perdana menteri setelah menarik Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan dan mendapatkan dukungan dari Partai Rakyat oposisi.

Namun hubungan keduanya meruncing karena tuntutan amandemen konstitusi tidak terpenuhi.

Ancaman Mosi Tidak Percaya

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menegaskan bahwa Partai Bhumjaithai tidak mengikuti kesepakatan awal. Sementara itu, ancaman mosi tidak percaya membuat tekanan terhadap Anutin semakin kuat.

Di tengah kisruh politik, Thailand juga sedang menghadapi konflik perbatasan dengan Kamboja yang memasuki hari keempat. Bentrokan senjata di berbagai titik telah menewaskan sekitar 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.

Anutin menegaskan bahwa pembubaran Parlemen tidak memengaruhi operasi militer di perbatasan. Pemerintah tetap fokus mengendalikan situasi keamanan nasional.

Pihak pemerintah juga menginformasikan bahwa Anutin yang kini berstatus perdana menteri sementara dijadwalkan melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada malam 12 Desember.

Trump sebelumnya menyatakan ingin membantu mediasi konflik perbatasan tersebut.

Ketidakstabilan politik Thailand tidak hanya memengaruhi kepemimpinan, tetapi juga ekonomi. Sejak Agustus 2023, Thailand sudah memiliki tiga perdana menteri, sebuah angka yang menunjukkan tingginya dinamika politik di negeri itu.

Dampaknya terasa pada konsumsi domestik, tingginya utang rumah tangga, hingga tekanan tarif perdagangan dari AS.

Sebelumnya, Anutin berencana membubarkan Parlemen pada akhir Januari dengan pemilu dijadwalkan Maret atau April 2026. Namun dinamika politik terbaru mempercepat rencana tersebut.

Kini, semua mata tertuju pada persiapan pemilu dini yang akan menentukan arah politik Thailand dalam beberapa bulan ke depan.