Pemerintah Bakal Bangun Kembali Rumah Warga yang Rusak Akibat Konflik di Flores Timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan membangun kembali rumah warga yang rusak akibat konflik antar kampung di Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini disampaikan oleh Kepala BNBP Letjen TNI Suharyanto usai bergialog dengan warga di Desa Bugalima bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, kemarin.

Dirinya mengatakan konflik sosial ini disikapi serius oleh pemerintah melalui rapat tingkat menteri pada 20 November 2024. Melalui rapat tersebut, konflik yang mengakibatkan kerusakan 52 rumah, dua orang meninggal, dan empat luka-luka itu, ditetapkan sebagai 'kondisi keadaan tertentu'.

Baca Juga: Gegara ini, Kanwil Kemenkumham NTT Raih Empat Penghargaan

Sebagai tindak lanjut, hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi untuk memperoleh persetujuan atau keputusan Presiden.

"Sehingga BNPB leluasa secara regulasi untuk membantu masyarakat yang terdampak meskipun bukan bencana alam tapi menjadi bencana sosial," kata Suharyanto.

Dirinya berharap pembangunan 52 rumah warga yang rusak dapat rampung secepat mungkin, yakni saat momentum perayaan Natal. Sebab, mayoritas warga yang terdampak beragama Katolik.

Baca Juga: Agus Tolak Rencana Donasi Rp 1,3 M Diberikan ke Korban Bencana Gunung Lewotobi

Selain itu, BNPB bersama BPBD juga akan mendorong pemenuhan kebutuhannya selama para warga terdampak mengungsi di rumah kerabat atau tetangga.

"Masih ada kurang lebih 52 kepala keluarga yang mengungsi di tetangganya di saudaranya bahwa logistiknya ini betul-betul harus bisa kita pastikan terpenuhi," ujarnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan, bahwa pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat.

Pratikno menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

"Soal batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam rapat siang ini," jelasnya.

Di sisi lain, logistik bagi masyarakat terdampak dipastikan tersedia. Penyalurannya akan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.