Pemerintah Malaysia Kaji Pembangunan Jembatan Penghubung ke Indonesia

Malaysia melalui Pemerintah Negara Bagian Melaka berencana mengkaji pembangunan jembatan yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit.

Kajian tersebut akan diajukan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional dalam waktu dekat.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, mengungkapkan studi awal proyek ambisius ini dijadwalkan dimulai pada Januari 2026 mendatang.

Baca Juga: Daftar 4 Konglomerat Pemilik Tambang Nikel di Indonesia

Rencana tersebut mencakup pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah menuju wilayah Indonesia.

“Pemerintah negara bagian akan menginvestasikan sekitar RM500.000 untuk layanan konsultasi guna menilai aspek teknis, ekonomi, dan logistik proyek ini,” ujar Ab Rauf dikutip dari SeasiaNews, Jumat 19 Desember 2025.

Ia menjelaskan, jembatan tersebut diproyeksikan menghubungkan Malaysia dan Indonesia.

Baca Juga: Pengamanan Piala Dunia U-17: Indonesia Kerahkan 13.251 Personel Gabungan

Selain memperkuat kerja sama bilateral, proyek ini diharapkan mampu mendorong pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Linggi serta mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi biru di Melaka.

Namun, rencana besar ini menuai kritik dari pihak oposisi. Pemimpin oposisi Melaka dari Partai Bersatu, Dr Yadzil Yaakub, mempertanyakan kemampuan keuangan pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek berskala besar tersebut.

Menurut Dr Yadzil, pendapatan tahunan Melaka tergolong terbatas dan sebagian besar telah terserap untuk belanja operasional.

Rencana pembangunan jembatan penghubung Indonesia-Malaysia. [SeasiaNews]

Selain itu, Melaka juga masih memiliki kewajiban utang kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah federal.

“Dengan kondisi keuangan saat ini, proyek ini berpotensi menjadi beban baru bagi negara bagian,” katanya.

Tak hanya soal pendanaan, Dr Yadzil juga menyoroti potensi dampak lingkungan, khususnya terhadap garis pantai Melaka.

Ia menilai pembangunan jembatan berisiko mengganggu ekosistem pesisir dan menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang.

Ia juga meragukan manfaat ekonomi proyek tersebut, dengan alasan wilayah di Indonesia yang akan menjadi titik penghubung jembatan bukan merupakan pusat ekonomi utama. Hal ini, menurutnya, dapat membuat pengembalian investasi bagi Melaka menjadi minim.

Meski demikian, pemerintah negara bagian menegaskan kajian awal akan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil, termasuk mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dampak lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi kedua negara.