Pernyataan Mendagri soal Bantuan Malaysia Picu Diskursus Publik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah lain di Sumatra.
Ia menilai skala bantuan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran penanganan bencana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam sebuah tayangan siniar dan kemudian memicu perbincangan luas di media sosial, baik di Indonesia maupun Malaysia.
Baca Juga: Teguran Keras Prabowo soal Wisata Bencana, Nama Zulhas dan Verrel Jadi Perbincangan
Sejumlah pihak menilai narasi pembandingan nilai bantuan berpotensi mencederai semangat solidaritas antarnegara serumpun.
Perbandingan Nilai Bantuan
Baca Juga: Masa Tugas TNI AU di Turki Diperpanjang
Dalam penjelasannya, Tito menyebut bantuan dari pengusaha Malaysia berupa obat-obatan bernilai sekitar Rp 1 miliar. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan kapasitas anggaran pemerintah pusat dalam menangani bencana.
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan bantuan dalam skala yang jauh lebih besar. Kita memiliki kapasitas mandiri untuk menangani bencana tersebut,” ujar Tito dalam potongan video yang beredar luas di media sosial.
Berdasarkan data yang beredar, bantuan tersebut memang tidak berasal dari jalur resmi antarpemerintah atau government to government (G-to-G), melainkan inisiatif dari pihak swasta dan pengusaha di Malaysia.
Selain itu, terdapat pula bantuan sosial senilai RM 500 atau sekitar Rp 2 juta per pelajar Indonesia di Malaysia yang terdampak banjir. Bantuan ini bersifat langsung kepada pelajar dan bukan berupa bantuan fisik ke lokasi bencana.
Mendagri Soroti Bantuan Malaysia Untuk Banjir Aceh
Sorotan Etika Diplomasi
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan bencana banjir di Aceh sebagai bencana nasional. Secara regulasi, kondisi ini menjadi salah satu alasan jalur bantuan internasional belum dibuka secara resmi dan luas.
Akibatnya, sejumlah tawaran bantuan dari luar negeri masih belum dapat disalurkan secara maksimal ke wilayah terdampak.
Meski demikian, pernyataan Mendagri menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengamat hubungan internasional menilai bantuan kemanusiaan seharusnya tidak diukur semata dari nilai nominalnya.
“Bantuan internasional dalam situasi bencana bersifat sukarela dan dilandasi asas kemanusiaan. Dalam konteks diplomasi, yang lebih penting adalah apresiasi atas kepedulian, bukan perbandingan kapasitas anggaran,” tulis seorang tokoh publik dalam kolom komentar media sosial.
Pernyataan tersebut juga memicu reaksi dari warganet di Malaysia. Banyak pihak menilai pernyataan itu kurang mencerminkan penghargaan atas niat baik dan rasa persaudaraan.
Narasi “cukup ucapkan terima kasih” menjadi sentimen yang banyak muncul di platform X dan Facebook.
Isu ini menjadi sensitif mengingat hubungan historis Indonesia dan Malaysia yang panjang. Sebagai negara bertetangga dengan keterkaitan ekonomi dan sosial yang kuat, termasuk keberadaan jutaan pekerja migran Indonesia di Malaysia, persoalan solidaritas kemanusiaan kerap menjadi tolok ukur keharmonisan hubungan bilateral.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak pernyataan tersebut terhadap hubungan diplomatik kedua negara.
