Pemkab Bekasi Buka Lelang 67 Proyek Infrastruktur

Forumterkininews.id, Jakarta -Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuka proses lelang 67 paket kegiatan infrastruktur dari sejumlah organisasi perangkat daerah setempat. Lelang proyek ini sebagai upaya percepatan pembangunan 2023.

"Total ada 67 kegiatan yang mulai proses lelang. Pada tahap awal ini kebanyakan lelang jasa konsultan untuk dinas fisik," kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Iman Nugraha di Cikarang, Minggu.

Dia mengatakan beberapa perangkat daerah yang sudah menyampaikan berkas tahapan lelang proyek ini antara lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Juga Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Baca Juga: Tilang Manual akan Kembali Digelar di Beberapa Wilayah Indonesia

"Selain itu ada juga pengadaan dari Dinas Sosial dan RSUD Cabang bungin yang memasuki proses lelang," katanya.

Iman menyebut lelang jasa konsultan dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan awal pekerjaan konstruksi. Agar saat pengerjaan nanti dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik.

Pihaknya memastikan optimalisasi waktu lelang jasa konsultan agar dapat segera dilanjutkan dengan lelang pekerjaan fisik. Ini sebagai realisasi komitmen percepatan pembangunan sekaligus peningkatan serapan anggaran.

Baca Juga: Gandeng NU, Pemerintah Dorong Percepatan Reformasi Agraria

"Kita buat secepat mungkin demi akselerasi pembangunan sehingga hasilnya bisa segera dinikmati masyarakat, namun dengan tetap mengutamakan tertib administrasi dan dokumen agar hasil pekerjaan juga maksimal," ucapnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln menjelaskan, pihaknya sudah memproses 29 kegiatan untuk lelang jasa konsultan.

"Kami baru proses jasa konsultan. Untuk percepatan pembangunan. Khususnya jalan, drainase, dan jembatan. Kami upayakan bisa masuk proses lelang pekerjaan fisik pada akhir Bulan Februari atau awal Maret," katanya.

Pihaknya juga memaksimalkan anggaran bidang konstruksi dengan tujuan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.

"Kami juga harus mengedepankan administrasi untuk kehati-hatian dalam penggunaan keuangan daerah. Jangan sampai terjadi kerugian negara. Oleh sebab itu, harus ada sejumlah tahapan yang dilalui untuk mendapatkan hasil pekerjaan secara baik dan maksimal," kata dia.