Lewat Discord, Aktivis Gen Z Sepakati Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Nepal

Nepal resmi memiliki perdana menteri sementara baru. Sushila Karki dilantik pada Jumat (12/9) menggantikan Sharma Oli yang mundur dari jabatannya setelah gelombang demonstrasi besar-besaran melanda negeri itu.

Karki, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal, kini menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal.

Ia juga pernah menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua Mahkamah Agung.

Baca Juga: Apa Itu Discord? Aplikasi yang Dipakai Aktivis Gen Z Nepal Pilih Perdana Menteri Baru

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Ram Chandra Paudel di istana kepresidenan.

Sebagai perdana menteri sementara, Sushila Karki diberi mandat utama untuk menyiapkan pemilu mendatang. Selain itu, juga bertanggung jawab menyelidiki kerusuhan Gen Z, menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, serta mengaudit aset para pemimpin politik.

Baca Juga: 4 Faktor Pemicu Demo Nepal Berakhir Chaos: Larangan Medsos hingga Flexing Anak Pejabat

Pemilihan Melalui Discord

Yang menarik, penunjukan Karki dilakukan secara tidak biasa. Ribuan aktivis menggunakan aplikasi komunikasi daring Discord untuk membahas dan menyepakati nama perdana menteri baru.

Setelah dua hari negosiasi intensif antara Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, Presiden Paudel, dan perwakilan aktivis muda dari kalangan Gen Z, akhirnya nama Sushila Karki disepakati sebagai pemimpin baru.

Discord sendiri awalnya populer di kalangan gamer, namun kini berkembang menjadi wadah komunitas lintas bidang untuk berkomunikasi lewat teks, suara, maupun video.

Penyebab Demonstrasi

Sushila Karki (AP News)

Pelantikan Karki tak lepas dari gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Nepal dalam dua pekan terakhir.

Ribuan warga turun ke jalan menuntut reformasi politik dan menolak praktik korupsi pemerintah.

Situasi memanas setelah aparat keamanan merespons aksi dengan gas air mata, peluru karet, hingga tembakan peluru tajam yang memicu bentrokan.

Aksi protes dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendaftar sesuai aturan baru.

Selain itu, masalah ketimpangan sosial dan meningkatnya angka pengangguran juga memperparah kekecewaan masyarakat.