Penjelasan 17+8 Tuntutan Demo yang Ramai Disuarakan Influencer

17+8 tuntutan demo merupakan sebuah gerakan aspirasi yang berisi 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 poin tuntutan jangka panjang yang disampaikan oleh rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan ini merupakan rangkuman berbagai desakan masyarakat yang viral di media sosial menyusul aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025, dan ditargetkan untuk dipenuhi oleh pemerintah dalam tenggat waktu yang diberikan, yaitu 5 September 2025 untuk tuntutan jangka pendek.

Tuntutan tersebut mencakup permintaan agar Presiden menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian pengemudi ojek online serta korban kekerasan aparat selama demonstrasi.

Baca Juga: Polisi: Tidak ada Penggunaan Peluru Tajam dalam Pengamanan Demo

Serta transparansi dan reformasi di DPR dan partai politik, penghentian kekerasan aparat, serta pembebasan demonstran yang ditahan.

Pembuat tuntutan ini adalah sejumlah influencer dan aktivis yang mengakomodasi aspirasi jutaan masyarakat serta desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil dan petisi yang telah mendapat banyak dukungan.

Warna pink dan hijau yang digunakan dalam simbol gerakan ini melambangkan empati, keteguhan, keberanian, serta kedamaian dan reformasi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Lakukan Uji Klinis Tahap III Vaksin BUMN

Warna pink mewakili keberanian yang lahir dari kasih dan empati, sedangkan hijau menggambarkan kebijakan reformasi yang sehat, seimbang, dan adaptif terhadap perubahan.

Rincian 17 Tuntutan Jangka Pendek

Demo di Mako Brimob atas meninggalnya driver Ojol. [FT News]

Berikut adalah rincian 17 tuntutan jangka pendek yang menjadi bagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tenggat waktu pemenuhan pada 5 September 2025:

Tuntutan kepada Presiden:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tuntutan kepada DPR:

3. Membekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru termasuk pensiun anggota DPR.

4. Melakukan transparansi anggaran DPR seperti gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas lainnya.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah, termasuk menggunakan KPK. Tuntutan kepada Ketua Umum Partai Politik:

6. Memecat dan memberikan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis demokrasi.

8. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tuntutan kepada Kepolisian RI:

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Menghentikan kekerasan oleh polisi dan taat pada SOP pengendalian massa.

11. Menangkap dan memproses secara transparan anggota serta komandan yang melakukan tindakan kekerasan.

Tuntutan lain terkait TNI dan masyarakat:

12. TNI segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.

16. Ambil langkah darurat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan ini disusun sebagai respons atas berbagai isu di Indonesia, termasuk aksi represif aparat keamanan, transparansi anggaran publik, reformasi parlemen, dan perlindungan pekerja.

Daftar 8 Tuntutan Jangka Panjang

17+8 tuntutan rakyat. [X]

Berikut adalah daftar 8 tuntutan jangka panjang dari "17+8 Tuntutan Rakyat" dengan tenggat waktu pemenuhan hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk melakukan audit independen yang diumumkan kepada publik, menaikkan standar prasyarat anggota DPR (menolak mantan koruptor), menetapkan KPI untuk evaluasi kinerja, dan menghapuskan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, fasilitas transportasi dan pengawalan khusus yang dibayar oleh APBN.

2. Reformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partai yang lebih transparan serta akuntabel.

3. Susun dan jalankan rencana reformasi perpajakan yang fair dan adil bagi rakyat, mengatasi ketimpangan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara secara transparan.

4. Perkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawasan independen lainnya, termasuk merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya dalam melindungi kebebasan berekspresi serta memperkuat Ombudsman dan Kompolnas.

5. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi serius proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan, serta revisi UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan rakyat terutama buruh.

6. Lakukan audit dan evaluasi tata kelola dana BUMN dan kebijakan outsourcing secara transparan dan akuntabel demi kepentingan rakyat.

7. Tingkatkan transparansi dan efektivitas penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh.

8. Dorong upaya pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Tuntutan jangka panjang ini menekankan pada reformasi sistemik dan perubahan struktural untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan menjamin keadilan sosial dalam berbagai aspek kebijakan pemerintah.