Penjelasan 17+8 Tuntutan Demo yang Ramai Disuarakan Influencer

17+8 tuntutan demo merupakan sebuah gerakan aspirasi yang berisi 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 poin tuntutan jangka panjang yang disampaikan oleh rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan ini merupakan rangkuman berbagai desakan masyarakat yang viral di media sosial menyusul aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025, dan ditargetkan untuk dipenuhi oleh pemerintah dalam tenggat waktu yang diberikan, yaitu 5 September 2025 untuk tuntutan jangka pendek.

Tuntutan tersebut mencakup permintaan agar Presiden menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian pengemudi ojek online serta korban kekerasan aparat selama demonstrasi.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Sering Puji Jokowi: Menghormati Pendahulu

Serta transparansi dan reformasi di DPR dan partai politik, penghentian kekerasan aparat, serta pembebasan demonstran yang ditahan.

Pembuat tuntutan ini adalah sejumlah influencer dan aktivis yang mengakomodasi aspirasi jutaan masyarakat serta desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil dan petisi yang telah mendapat banyak dukungan.

Warna pink dan hijau yang digunakan dalam simbol gerakan ini melambangkan empati, keteguhan, keberanian, serta kedamaian dan reformasi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Baca Juga: Bjorka Ungkap Alasan Meretas Data Pribadi Presiden Jokowi

Warna pink mewakili keberanian yang lahir dari kasih dan empati, sedangkan hijau menggambarkan kebijakan reformasi yang sehat, seimbang, dan adaptif terhadap perubahan.

Rincian 17 Tuntutan Jangka Pendek

Demo di Mako Brimob atas meninggalnya driver Ojol. [FT News]

Berikut adalah rincian 17 tuntutan jangka pendek yang menjadi bagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tenggat waktu pemenuhan pada 5 September 2025:

Tuntutan kepada Presiden:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tuntutan kepada DPR:

3. Membekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru termasuk pensiun anggota DPR.

4. Melakukan transparansi anggaran DPR seperti gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas lainnya.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah, termasuk menggunakan KPK. Tuntutan kepada Ketua Umum Partai Politik:

6. Memecat dan memberikan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis demokrasi.

8. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tuntutan kepada Kepolisian RI:

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.