Yenny Wahid Ungkap Menteri Ngotot Beri Izin Tambang ke Ormas, Bukan LUHUT!
Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, mengungkap dinamika di internal kabinet terkait kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Yenny menyebut terdapat menteri tertentu yang bersikeras mendorong kebijakan tersebut, yang diduga sarat kepentingan afiliasi politik.
Pernyataan itu disampaikan Yenny saat menghadiri peringatan Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas tidak lahir tanpa perdebatan dan perbedaan pandangan di lingkaran pemerintahan.
Baca Juga: Denny Sumargo Ikut Suarakan Save Raja Ampat
Bukan Luhut Binsar Pandjaitan
Yenny secara tegas meluruskan spekulasi yang berkembang mengenai sosok di balik kebijakan tersebut. Ia memastikan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bukan pihak yang mendorong pemberian izin tambang kepada ormas.
Baca Juga: Ormas Preman Ganggu Pembangunan Pabrik BYD di Subang, Pemerintah Didesak Tindak Tegas
Berdasarkan komunikasi langsung yang pernah dilakukannya, Yenny menyebut Luhut justru menunjukkan sikap keberatan. Menurutnya, Luhut menilai pengelolaan tambang membutuhkan keahlian teknis yang spesifik serta memiliki risiko tinggi, sehingga tidak tepat dikelola oleh ormas keagamaan.
Sebaliknya, Yenny mengaku memperoleh informasi mengenai adanya menteri lain yang bersikap sangat gigih atau ngotot agar ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang.
Ia menduga dorongan tersebut berkaitan dengan upaya memberikan keuntungan kepada ormas yang memiliki kedekatan politik dengan partai tertentu.
Yenny Wahid Angkat Suara
Risiko bagi Integritas Ormas
Yenny menilai kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi integritas organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama.
Keterlibatan ormas dalam industri ekstraktif dinilai lebih berisiko memicu masalah dibandingkan manfaat yang diperoleh.
Ia menyoroti potensi perpecahan internal jika ormas terseret dalam pengelolaan tambang yang sarat kepentingan politik dan komersial. Menurut Yenny, ormas seharusnya tidak dijadikan alat legitimasi kepentingan ekonomi maupun politik pihak tertentu.
Yenny menekankan pentingnya menjaga jarak dari sektor bisnis berisiko tinggi seperti pertambangan agar ormas tetap fokus menjalankan peran sosial dan keagamaan.
Kritik ini sekaligus menambah daftar kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan dan sosial apabila pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.
