Pj Gubernur Fatoni Imbau Jaga Kondusifitas untuk Jadikan Sumut Barometer Pilkada Serentak Terbaik di Indonesia

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengimbau agar seluruh pihak, mulai dari Forkopimda hingga elemen masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas dan iklim yang kondusif dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumut.

Hal itu disampiakannya dalam Rapat Koordinasi persiapan Pilkada serentak di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan pada, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, Fatoni juga menginstruksikan agar pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumut juga perlu terus menjaga sinergi antar-lembaga, termasuk instansi vertikal dan elemen masyarakat lain.

Baca Juga: Harimau Sumatera Mati Terjerat Perangkap di Madina

Apabila kondusifitas terjaga, ia optimis Sumut bisa menjadi barometer Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak terbaik di Indonesia. Tentunya, hal itu dapat terwujud apabila Pilkada serentak di Sumut berhasil berjalan dengan aman damai dan lancar.

“Semakin dekat dengan hari penyelenggaraan Pilkada. Situasi aman damai dan kondusif perlu terus kita jaga. Ini menyangkut nama baik Sumut dan kita wujudkan Pilkada terbaik di Indonesia, jadikan contoh Pilkada Sumut jadi barometer Pilkada di Indonesia,” kata Fatoni dalam keterangannya yang ddkterima, Kamis (24/10/2024).

Dalam pelaksanaannya agar Pilkada berjalan lancar, adil dan aman. Upaya yang harus dilakukan adalah mengatur kebijakan dalam pelaksanaan Pilkada agar berjalan transparan, jujur dan adil. Pemda pun punya peran penting dalam untuk mewujudkan hal itu bersama lembaga dan instansi lainnya.

Baca Juga: Amankan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Polda Sumut Kerahkan 12 Ribu Personel dan Siapkan 167 Pospam

“Peran ini tidak hanya Pemprov. Namun dari sisi keamanan juga, TNI, Polri dan pihak lain juga berperan dalam menjamin keamanan,” papar Fatoni.

Salah satu upaya Pemprov Sumut untuk sukseskan Pilkada Serentak, yakni dengan memfasilitasi dalam bentuk hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Tak hanya itu, Pemerintah Daerah juga menyiapkan dukungan anggaran dan pengamanan yang dibutuhkan.

Pemprov, lanjutnya, juga melakukan deteksi dini. Termasuk penanganan konflik sosial dan semacamnya. Diketahui, banyak sekali kerawanan yang perlu diantisipasi bersama.

Contohnya, mulai dari bentrok antar-pendukung, hingga ancaman kekerasan atau intimidasi yang menjadi perhatian oleh pemerintah dan semua pihak, termasuk elemen masyarakat.

“Selain itu, ada juga penggunaan politik identitas, black campaign, ujaran kebencian di media sosial juga termasuk yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Fatoni.

Sementara itu, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana mengajak semua pihak untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan intens serta mengingatkan mengenai antisipasi semua potensi permasalahan pada saat sebelum maupun sewaktu pencoblosan.

“Tolong lakukan langkah antisipasi kalau pelaksanaannya sampai malam, mulai dari lampu, makan penyelenggara, minumnya dan sebagainya, jangan sampai seperti dulu yang sampai pagi,” kata Rony.

Sedangkan Anggota KPU Sumut El Suhaimi yang mewakili Ketua KPU Sumut Agus Arifin menyebut, terjadi penurunan jumlah DPT dan TPS dibanding Pemilu. Pada Pemilu 2024 jumlah DPT sebanyak 10.853.940 dengan jumlah TPS sebanyak 45.875 sedangkan pada Pilkada serentak jumlah DPT 10.771.496 dengan jumlah TPS 25.223.

“Pada Pilkada ini di masing-masing TPS jumlah DPT paling banyak 600 orang dan paling sedikit 400 orang per TPS,” kata El Suhaimi.