PKS Masih Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jumlah Perolehan Kursi di Daerah Jadi Pertimbangan Utama

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, mendapatkan beragam tanggapan.

Salah satunya Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Pada awak media, Rabu (18/12/2024), ia mengaku partainya masih mengkaji wacana perihal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.

Baca Juga: Spesifikasi Jam Rolex Hadiah Presiden untuk Pemain Timnas Indonesia, Fitur Keren

"Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji," kata Khoirudin usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Khoirudin mengakui performa partainya terbilang lesu dalam kontestasi politik belakangan ini.

Hal itu lalu berdampak dengan perolehan kursi PKS di sejumlah DPRD di berbagai daerah.

Baca Juga: Penguatan Kemitraan Strategis RI-Mesir, Prabowo dan El Sisi Teken Kesepakatan

Hal inilah yang nampaknya jadi pertimbangan utama PKS dalam mengkaji usulan Presiden Prabowo tersebut.

Prabowo Subianto saat pidato di acara HUT ke-60 Partai Golkar (Instagram)

Namun menurutnya, wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD masih mengandung kelebihan dan kekurangan

"Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi. Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang," tutur Khoirudin.

"Dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya," sambungnya.

Khoirudin pun meminta publik bersabar mengenai sikap PKS mengenai wacana itu.

"Nanti resminya DPP akan menyampaikan rilis persnya," tukasnya.

Sebelumnya, wacana Pilkada dipilih DPRD disebut Presiden RI, Prabowo Subianto saat berpidato di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (12/12) lalu.

Menurutnya, mekanisme itu bisa memangkas biaya dan tenaga dalam pemilihan kepala daerah.

Prabowo pun mencontohkan negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan format tersebut.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit keluar duit, kayak kita kaya," tuturnya ketika itu.