Gayung Bersambut, Kelompok Masyarakat Sipil Tanggapi Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari kalangan masyarakat sipil yang berhimpun di Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman mengatakan, pilkada secara langsung yang selama ini dijalankan sejatinya bukan konsep Pancasila.

Baca Juga: Akademisi Sebut Pelibatan TNI di Food Estate Bentuk Keberpihakan pada Rakyat

Menurutnya, dalam Pancasila, utamanya sila ke-4, terdapat semangat musyawarah mufakat yang harus diimplementasikan dalam banyak hal, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Karena itu wacana yang digagas oleh Presiden Prabowo merupakan gagasan yang menjiwai konsepsi Demokrasi Pancasila,” ujarnya pada FTNews pada MInggu (15/12/2024) malam.

Mantan aktivis 98 ini melanjutkan, pemilihan kepala daerah secara langsung, atau one man on vote, merupakan konsep demokrasi liberal, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.

Baca Juga: Salah Lafalkan Pancasila, Ini Biodata dan Agama Ketua DPRD Wonosobo Eko Prasetyo

Disamping berwatak liberalis, konsep pemilihan langsung juga memiliki, sedikitnya, 3 kelemahan mendasar.

Pertama, pemilihan langsung menimbulkan polarisasi di masyarakat, membuat publik terbelah dengan pilihan politiknya, dan hal ini menurutnya bisa melemahkan kekuatan nasional.

Kedua, pemiihan secra langsung membuka peluang masuknya pemodal yang bisa ‘mengendalikan’ para calon kepala daerah.

Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa memperkuat cengkeraman oligarki, bahkan hingga ke tingkat daerah.

Dan yang ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat melahirkan pemimpin yang lemah secara visi dan komitmen.

“Bisa dilihat dimana banyak gagasan-gagasan para calon kepala daerah yang minim visi dan misi,” tuturnya.

Karena hal-hal tersebut di atas lah, Taufan menilai, wacana yang digulirkan Prabowo cukup realistis.

Bukan hanya berbiaya mahal, lanjutnya, pemilihan kepala daerah lewat DPRD setidaknya dapat meminimalisir tiga kelemahan yang telah disebutkan di atas.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo melontarkan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.

Menurutnya, pilkada secara langsung biayanya sangat tinggi dan tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024).

Prabowo di acara HUT ke-60 Partai Golkar (Instagram)

Terkait wacana itu, sejumlah pihak, termasuk partai politik menyatakan sepakat dengan Prabowo.

PKB, Nasdem, PKS dan Golkar juga menyatakan da baiknya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Tak hanya kalangan politikus, mantan Menkopolhukam, Mahfud MD juga mengapresiasi usulan tersebut.

"Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini," kata Mahfud pada awak media di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).