Prabowo Gulirkan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Ragam Tanggapan Publik

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak secara langsung atau dipilih melalui DPRD detempat.

Hal itu diungkapkan presiden dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Rabu (12/12/2024) lalu.

Wacana itu lalu ditanggapi beragam oleh banyak pihak, utamanya kalangan politikus. Pro kontra dan silang pendapat merebak.

Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum

Seperti apa tanggapan yang muncul dari wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Berikut ulasannya.

PKS, PKB, Nasdem setuju

Sejumlah partai politik telah bersuara mengenai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo.

Baca Juga: Disebut Gubernur Tercantik, Sherly Tjoanda Wakili Ratusan Kepala Daerah Baca Sumpah Jabatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring menyatakan, secara pribadi ia setujus dengan wacana tersebut.

Menurutnya, pilkada secara langsung biayanya terlalu mahal dan dapat memecah belah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Syafiah Ashar mengklaim partainya sudah sejak dulu mendorong wacana kepala daetah dipilih DPRD.

Menurutnya, tugas dan fungsi kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Bukan menjadi sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Meski begitu, lanjutnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih memerlukan kajian mendalam, utamanya mengenai potensi politik uang di tingkat elit politik.

Senada dengan PKS dan PKB, Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga sepakat dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Chaniago mengatakan, gubernur, bupati dan wali kota merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

PDIP minta jangan terburu-buru

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memintah pemerintah tidak terburu-buru dalam menindaklanjuti wacana tersebut.

Menurutnya, untuk menerapkan hal itu, oemerintah harus melakukan diskusi panjang dan mendalam.

Ilustrasi pemungutan suara dalam Pilkada Langsung (YouTube)

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ganjar dalam keterangannya pada awak media, Jumat (13/12/2024).

Ia juga khawatir adanya problem baru jika kepala daetah dipilih oleh DPRD, yakni adanya jual beli dukungan di tingkat elit politik.

Tanggapan akademisi

Tak hanya kalangan politikus, mantan Menkopolhukam, Mahfud MD juga mengapresiasi usulan tersebut.

"Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini," kata Mahfud pada awak media di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).

Masyarakat sipil ikut angkat suara

Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman mengatakan, pilkada secara langsung yang selama ini dijalankan sejatinya bukan konsep Pancasila.

Menurutnya, dalam Pancasila, utamanya sila ke-4, terdapat semangat musyawarah mufakat yang harus diimplementasikan dalam banyak hal, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Karena itu wacana yang digagas oleh Presiden Prabowo merupakan gagasan yang menjiwai konsepsi Demokrasi Pancasila,” ujarnya pada FTNews pada MInggu (15/12/2024) malam.