Polda Metro Siagakan Ribuan Personel Amankan Demo di Gedung DPR

Forumterkininews.id, Jakarta - Ribuan buruh di depan Gedung DPR RI, pada Senin (6/2). Polda Metro Jaya menyiagakan personel gabungan untuk amankan aksi unjuk rasa itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa terdapat ribuan personel yang akan mengamankan demo.

“Akan ada 1.623 personel yang dilibatkan,” kata Trunoyudo, saat diminta keterangan, pada Senin (6/2).

Baca Juga: Belum Ada Tersangka, Bareskrim Polri Naikkan Kasus KSP Indosurya ke Penyidikan

Lebih lanjut ia mengatakan personel gabungan ini terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres, TNI, serta Pemda.

Sementara itu pihaknya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat demo tersebut.

“Jalur trans Jak tetap dibuka dan siapkan 2 lajur selama massa melaksanakan penyampaian pendapatnya,” ucap Trunoyudo.

Baca Juga: Temui Pendemo, Dasco Terima Aspirasi Soal Tuntutan Revisi UU Desa

Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 6 Februari mendatang yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, aksi akan melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek. Aksi secara serempak juga akan dilakukan di berbagai kota industri, antara lain di Serang – Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis (2/2).

Iqbal menyebut, setidaknya ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja. Meliputi, upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Isu lain katanya, yang akan disurakan adalah penolakan terhadap RUU Kesehatan. Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS. Antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.