Prabowo Respons UKT Mahal, JPPI Minta Cari Solusi

FTNews – Mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sorot. Ia pun mengkritik melonjaknya UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menurutnya, seharusnya kampus-kampus negeri tidak mematok biaya yang mahal.

"Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dan seharusnya memang gratis," kata Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan stasiun TV swasta baru-baru ini.

Menurutnya, khusus perguruan tinggi tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk perguruan tinggi, itu menurutnya harus tidak boleh (UKT mahal).

Baca Juga: GMNI Probolinggo Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

“Ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa biaya minim, kalau perlu ya gratis," ungkapnya.

Prabowo mengaku akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan pendidikan tinggi gratis saat resmi menjadi presiden kelak. Ia menyatakan perlu kerja keras untuk bisa mencapai itu.

Unjuk rasa mahasisw Universitas Riau tolak kenaikan UKT. Foto: Riau Pos

Baca Juga: DKPP: Pilkada Serentak Ujian Berat Penyelenggara Pemilu

Gelombang Protes

Sebelumnya, mahalnya UKT memicu gelombang protes mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Di tengah polemik UKT mahal, situasi makin tak karuan saat ada pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyebut kuliah itu kebutuhan tersier.

Hal itu pun lantas memperuncing kritikan terhadap kementerian dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Nadiem pun dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI angkat suara terkait hal itu. Menteri Nadiem menegaskan kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berharap, apa yang Prabowo sampaikan itu tidak hanya omon-omon.

“Jangan hanya omon-omon. Harus diwujudkan, karena itu perintah konstitusi,” katanya di Jakarta, Jumat (24/5).

Jika mengembalikan ingatan saat kampanye dan debat capres-cawapres, JPPI belum melihat adanya terobosan program khususnya di bidang pendidikan yang berkeadilan.

“Keberpihakan anggaran pendidikan 20 persen tidak jelas. Untuk apa dan siapa?,” imbuh Ubaid.

Kemudian belum ada solusi konkret untuk menghentikan agenda liberalisasi di pendidikan tinggi.

Jika ingin mengubah liberalisasi itu, maka terobosannya lanjut Ubaid harus berani menghapus status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). JPPI menilai PTNBH inilah yang menjadi biang kerok mahalnya biaya kuliah.