Prabowo Target IKN Jadi Ibu Kota Politik, Anggarkan Rp 48,8 Triliun untuk Kelanjutan Pembangunan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, seperti dilihat FT News dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/1/2025).

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dan menegaskan sudah diaprove anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun rupiah, untuk 5 tahun ke depan," katanya.

Baca Juga: Jumat, Aiman Witjaksono Dimintai Klarifikasi Soal Tudingan 'Polisi Dukung Prabowo'

AHY menyampaikan anggaran Rp 48,8 triliun disiapkan untuk merampungkan fasilitas gedung parlemen dan yudikatif.

"Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan dialokasikan agar kami khususnya OIKN bisa menyelesaikan projek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk Parlemen, untuk legislatif dan juga untuk yudikatif," ujarnya.

Lanjut AHY menyampaikan Prabowo juga meminta untuk dilakukan review kembali rancangan awal gedung perkantoran di IKN.

Baca Juga: Potret Presiden Jokowi Riding di Jalan IKN Dikawal Raffi Ahmad hingga Gading Marten

"Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana, sini," imbuhnya.

Anggaran Rp 48,8 triliun yang disiapkan, kata AHY, bersumber dari APBN dan non APBN.

"Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non APBN inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha," ucapnya.

Suasana pembangunan infrastruktur perkantoran di IKN. [Ari FT News]

"Kita juga mengharapkan dunia swasta pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik," tambahnya.

Sementara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menambahkan, pemerintah menargetkan tahun 2028, IKN sudah difungsikan sebagai ibu kota politik.

"Yang paling penting beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028, sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik, sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif jadi kantor-kantor dan huniannya juga ekosistem legislatif jadi kantor-kantor dan huniannya," tukasnya.