Praktik Curang MinyaKita Bakal Terus Terulang, Pengamat: Siapapun Orangnya Mesti Ditindak Tegas!

Praktik kecurangan dalam distribusi dan penjualan MinyaKita kembali menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah pelanggaran, seperti manipulasi takaran dan penyalahgunaan harga eceran tertinggi (HET).

Beberapa kasus menunjukkan bahwa minyak goreng bersubsidi ini sering dijual dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, bahkan ada yang dioplos atau dikurangi volumenya sebelum sampai ke konsumen.

Persoalan tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto geram dengan temuan takaran MinyaKita yang tidak sesuai standar. Ia menegaskan bahwa praktik curang seperti ini tidak bisa ditoleransi.

Baca Juga: Prabowo Subianto Pastikan HUT RI ke-80 2025 Akan Digelar di IKN

Ilustrasi Minyakita (instagram)

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, kemarahan presiden ini harus dibarengi langkah konkret dari pemerintah dan penegak hukum.

Siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Aktor-aktor dan pihak-pihaknya yang terkait dengan kecurangan ini harus ditindak tegas bukan hanya perusahaannya yang harus ditutup tapi memang harus ada tindakan-tindakan yang terkait dengan hukum," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, dikutip 17 Maret 2025.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Kompak Hadiri Harlah PKB ke-27 di Jakarta

Pengurangan takaran minyak goreng bukan sekadar tindakan culas, tetapi juga menjadi bukti bagaimana elite-elite tertentu terus mencari keuntungan dengan mengorbankan rakyat kecil.

Belum tuntas kasus dugaan kerugian negara sebesar Rp193 triliun yang melibatkan Pertamina, atau polemik proyek pagar laut di Kabupaten Tangerang, kini masyarakat kembali dihadapkan pada praktik nakal dalam distribusi bahan kebutuhan pokok.

"Kita tunggu pengungkapan kasus ini hingga tuntas. Pihak yang terlibat, siapapun dia, mesti ditindak. Kalau tidak begini, praktik curang akan terulang di kemudian hari," tegasnya

Sebelumnya, Direktur PT Artha Eka Global Asia, misalnya, baru-baru ini ditangkap oleh Polda Banten karena diduga melakukan praktik curang dengan mengurangi isi MinyaKita yang seharusnya 1 liter menjadi kurang dari takaran yang ditentukan.

Hal ini tentu merugikan masyarakat sebagai konsumen dan bertentangan dengan tujuan awal dari program subsidi minyak goreng ini.

Kecurangan dalam distribusi MinyaKita ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, berbagai laporan juga mengungkap adanya penimbunan stok oleh oknum distributor yang kemudian menjual minyak tersebut dengan harga lebih mahal.

Beberapa pihak juga memperjualbelikan MinyaKita ke industri besar, padahal minyak ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil.

Mentan Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran Minyakita saat inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). [Dok. Istimewa]

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi MinyaKita.

Namun, selama ada celah dalam pengawasan dan lemahnya sanksi terhadap pelaku, praktik curang ini berpotensi terus berulang.

Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah perlu memperketat sistem pengawasan dari hulu ke hilir, menerapkan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan, serta meningkatkan transparansi dalam distribusi minyak goreng bersubsidi ini.

Tanpa langkah nyata, MinyaKita yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah justru akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.