Profil dan Karir Profesional Muhammad Yusuf Ateh Kepala BPKP Baru Dilantik Presiden Prabowo
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto me-reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini Rabu (19/2). Sejumlah pejabat juga akan dilantik.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Yusuf Ateh yang merupakan Plt Kepala BPKP. Dengan pelantikan ini, maka dia akan menjadi pejabat definitif.
Muhammad Yusuf Ateh adalah seorang pejabat tinggi Indonesia yang telah mengabdi dalam berbagai posisi strategis di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut adalah profil dan perjalanan karier beliau:
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet, Istana Sebut Bukan Peringatan Pertama Prabowo: Tidak Mau Ikut Silahkan di Luar!
Profil Pribadi:
Nama Lengkap: Muhammad Yusuf Ateh
Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, Agustus 1964
Baca Juga: Biodata dan Agama Amalia Adininggar Widyasanti, Dilantik Jadi Kepala BPS
Pendidikan:
Informasi mengenai latar belakang pendidikan beliau tidak tersedia.
Karier Profesional:
2013-2020: Menjabat sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
13 Mei 2019 - 23 Agustus 2020: Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
3 Februari 2020: Dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2021: Ditunjuk sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).
Kemudian: Menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri, menggantikan posisinya di PLN.
Meskipun telah mencapai usia pensiun pada Agustus 2024, Muhammad Yusuf Ateh masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP hingga Februari 2025.
Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan diskusi di kalangan publik mengenai perpanjangan masa jabatannya. Selain itu, beliau tetap memegang posisi sebagai Komisaris Bank Mandiri.
Pengabdian dan dedikasi Muhammad Yusuf Ateh dalam berbagai posisi strategis menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik dan BUMN di Indonesia.