Profil dan Sejarah Projo, Organisasi Relawan yang Siap Menjadi Partai Untuk Kendaraan Politik Jokowi

Organisasi relawan pendukung Jokowi, Projo, menyatakan siap bertransformasi menjadi partai sebagai kendaraan politik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Ia mengatakan, Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi dan siapapun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Peniadaan Gubernur: Itu Perlu Kajian Mendalam

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Keseriusan Projo untuk menjadi partai politik muncul setelah Jokowi resmi dipecat dari PDIP beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, belum bergabung ke partai politik manapun.

Baca Juga: Jokowi Berharap Ginting Juara di Indonesia Open 2023

Lantas apa itu Projo dan bagaimana sejarah berdirinya? Simak ulasannya berikut ini.

Projo merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendukung Jokowi. Projo sendiri disebut-sebut singkatan dari Pro Jokowi.

Organisasi ini resmi secara hukum dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Awalnya, Projo gerakan relawan yang mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Seiring berjalannya waktu, relawan yang tergabung didalamnya sepakat untuk mengubah Projo menjadi ormas.

Keputusan ini diambil berdasarkan Kongres Pertama Projo di Jakarta, 23 Agustus 2013, jelang Pilpres 2014.

Pendiri Projo datang dari beragam latar belakang, ada kader PDIP, aktivis mahasiswa 1998 hingga kalangan jurnalis.

Mereka diantaranya, Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Fahmi Alhabsyi, Suryo Sumpeno, Jonacta Yani, dan Firmansyah.

Rakernas ke-6 Projo pada 2023 lalu (Instagram)

Pembentukan Projo jelas bertujuan untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Bahkan ketika itu, Budi Arie menyebut, mayoritas relawan dan kader PDIP di daerah mendukung Jokowi maju sebagai capres, bukan cawapres.

Saat itu memang sempat santer untuk menduetkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Para pendiri Projo yang dahulu juga merupakan pendiri Pro Mega pada 1998, berharap Ketum PDIP itu mendengarkan aspirasi rakyat untuk menjadikan Jokowi sebagai capres.

Harapan Projo tersebut akhirnya jadi kenyataan, Megawati merestui Jokowi untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Setelah itu, ribuan relawan Projo berjuang keras, berjibaku di masa kampanye untuk memenangkan Jokowi merebut kursi kepresidenan.

Jokowi saat menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia (Instagram)

Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, Projo tidak lantas bubar jalan. Ormas ini terus eksis dan kembali mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2024, Projo memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Keputusan ini sejalan dengan manuver politik Jokowi yang juga mendukung Prabowo untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya.