Purbaya Ditegur, Terlalu Sering Komentari Kebijakan Kementerian Lain

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjadi idola masyarakat lantaran gaya komunikasinya yang lugas, apa adanya, bahkan tak segan menyenggol-nyenggol pihak tertentu, ternyata menimbulkan ketidaknyamanan. Masyarakat suka, tapi pihak tertentu tidak suka.

Hal itu tergambar dari teguran anggota DPR RI, Muhammad Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru. Misbakhun yang juga Ketua Komisi XI DPR RI menyebut, DPR mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ucap Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari laman DPR RI.

Baca Juga: Kalau bukan Sri Mulyani Indonesia akan Kolaps? Misbakhun: Prabowo Patahkan Mitos Itu

Purbaya Disorot Soal Ucapannya Terkait Pemotongan Anggaran MBG

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun/Foto: dok DPR “Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga (12:39) ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya. Soal PPN Diturunkan Guna Dorong Konsumsi Domestik

Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik. “Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi (14:43) tekanan di daya beli,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya. Misbakhun menutup dengan penegasan bahwa dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan bersifat penuh. “Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.