Purbaya Tolak Family Office Usulan Luhut, Kenapa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kantor keluarga di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa pembangunan kantor keluarga diperbolehkan dengan syarat anggarannya tidak berasal dari kas negara.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya tidak akan dialihkan ke sana,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Komen Fraksi DPR Soal RAPBN 2024

Purbaya menegaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian kantor keluarga dan lebih fokus pada pemberian anggaran yang tepat sasaran dan efisien agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Kenapa Ditolak?

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram]

Baca Juga: Jokowi: Naikkan Harga BBM Keputusan yang Sulit

Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami konsep family office secara detail, meskipun ide pembentukan family office ini digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2024.

“Saya belum pernah melihat apa sih konsepnya, jadi saya tidak bisa jawab,” ucapnya.

Ia meminta agar jika DEN ingin membangun kantor keluarga tersebut, dibiayai secara mandiri tanpa menggunakan dana negara.

Lebih lanjut, Purbaya enggan terlibat lebih jauh dalam proyek ini dengan alasan menjaga efisiensi dan fokus kementerian keuangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Apa itu Family Office?

Ilustrasi kantor keluarga. [Istimewa]

Family Office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan adalah sebuah inisiatif untuk membangun pusat manajemen kekayaan keluarga super kaya di Indonesia, khususnya di Bali, sebagai bagian dari upaya menjadikan Bali sebagai pusat keuangan internasional.

Konsep ini bertujuan menarik orang kaya dari seluruh dunia untuk menempatkan dananya di Indonesia dengan perlakuan pajak yang sangat ringan atau bahkan bebas pajak, mirip seperti yang diterapkan di pusat keuangan kaya lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Rencananya, family office ini akan menjadi perusahaan pengelola kekayaan dan investasi yang melayani secara khusus kalangan konglomerat super kaya, dengan berbagai layanan termasuk manajemen aset, perencanaan pajak, dan perencanaan warisan.

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kemenko Perekonomian telah mulai mempersiapkan pembentukan family office ini sejak tahun 2024, dengan tim yang melibatkan berbagai pakar dan masukan dari investor global terkemuka seperti Ray Dalio.

Proyek family office ini diharapkan menjadi pusat investasi global yang menghubungkan dana besar dari para konglomerat ke sektor riil ekonomi Indonesia, dengan target investasi mencapai sekitar US$ 500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Meski mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri, rencana ini menimbulkan kontroversi karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk pembiayaannya, sehingga rencana ini harus mencari sumber pendanaan lain di luar anggaran negara.