Sri Mulyani Jawab Komen Fraksi DPR Soal RAPBN 2024

Forumterkininews.id, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/8).

Sri Mulyani dalam kesempatan itu,  membagi penjelasannya pada empat kelompok besar. Yang pertama adalah perekonomian global dan domestik, asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Dalam bagian ini memuat mengenai jawaban atas pandangan fraksi terkait dengan desain kebijakan APBN 2024.

“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi, dapat kami sampaikan bahwa meskipun TPT masih tinggi, tetapi terlihat tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kinerja penurunan tingkat pengangguran,” tuturnya.

Baca Juga: Masyarakat Diminta Tolak Kampanye Hitam

Baca Juga: Hari Ini, Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Bagian kedua adalah terkait dengan pendapatan negara. Disampaikan pada bagian tersebut bahwa Pemerintah mengapresiasi dukungan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional kepada Pemerintah dalam upaya optimalisasi pendapatan negara.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait peningkatan rasio perpajakan yang perlu memerhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan double digit, meskipun diperkirakan relatif masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Baca Juga: Bulan Depan, DPR Kejar Target Putuskan Biaya Haji 2024

Bagian selanjutnya adalah mengenai belanja negara. Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pemandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Pemerintah sejak tahun 2019 telah komitmen untuk melaksanakan belanja negara yang berkualitas.

Baca Juga: Banggar DPR Tegaskan APBN 2024 Harus Pro Rakyat

"Rancangan APBN tahun 2024 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang bersifat produktif guna mendorong percepatan, pemulihan dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,"tandasnya.

Tak hanya mengenai komitmen pelaksanaan belanja yang berkualitas, pada bagian Belanja Negara juga disinggung mengenai penggunaan produk dalam negeri, APBN sebagai shock absorber dan beberapa hal lainnya.

Bagian terakhir atau yang keempat membahas defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal. Beberapa yang menjadi perhatian dari banyak fraksi adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL), rasio utang, pembiayaan utang hingga Penyertaan Modal Negara pada BUMN.

“Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam hal pembiayaan lainnya yang salah satunya bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dimanfaatkan secara optimal dan dapat diarahkan untuk menciptakan value creation yang tinggi,”paparnya.