Retreat Kepala Daerah Habiskan Rp 13 Miliar, Katanya Mau Efisiensi Anggaran, Gitu Aja Boong?

Ratusan kepala daerah yang baru saja dilantik mengikuti kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang disebut sebagai orientasi kepala daerah ini digelar selama delapan hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan menelan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 13 miliar.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan retreat ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.

Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah agar lebih siap menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca Juga: JPU: Kuat Maruf Mengetahui Perselingkuhan Putri Candrawathi dengan Brigadir J di Magelang

Tangkapan layar Boby Nasution, Gubernur Sumatra Utara sat mengikuti retreat di Magelang, sumber insyagram Bima Arya sugiato

"Angkanya Rp 13 miliar, dan kita pun tentu harus memiliki perspektif yang lebih luas," ujar Bima Arya saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

Sebagai informasi, retreat kepala daerah ini akan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Selama enam hari pertama, kegiatan hanya diikuti oleh 503 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Pada dua hari terakhir, wakil kepala daerah akan bergabung sehingga total peserta mencapai 1.006 orang.

Baca Juga: Polisi: Mayoritas Organ Dalam Tubuh Keluarga yang Diracuni Terbakar

beberapa kepala daerah yang tertangkap layar, sumber Instagram Bima Arya Sugiarto

Meskipun pihak penyelenggara mengklaim bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah, besarnya anggaran yang dikeluarkan menuai kritik dari berbagai pihak.

Banyak yang mempertanyakan urgensi kegiatan ini di tengah seruan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.

"Katanya mau efisiensi anggaran, tapi buat acara seperti ini malah keluar uang sampai Rp 13 miliar. Gitu aja boong!" ujar salah satu pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Kegiatan retreat ini mencakup berbagai sesi pembekalan yang melibatkan akademisi, pakar pemerintahan, serta unsur TNI dan Polri.

Materi yang diberikan berkisar pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, strategi pembangunan daerah, serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, di sisi lain, masyarakat menilai bahwa anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk program-program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur daerah yang masih tertinggal.

Kontroversi mengenai anggaran retreat ini pun semakin memanas di media sosial, di mana warganet mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas kegiatan semacam ini dalam meningkatkan kinerja kepala daerah.

Dengan berbagai kritik yang muncul, publik pun menanti apakah pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan anggaran Rp 13 miliar tersebut dan manfaat konkret dari kegiatan ini bagi daerah yang dipimpin oleh para kepala daerah yang baru dilantik.