Biaya Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor Tak Sampai Rp500 Juta

Kegiatan retret kepala daerah gelombang II yang berlangsung di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diklaim lebih hemat dan efisien.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan kali ini jauh lebih rendah dibandingkan agenda sebelumnya.

Anggaran Retret Kepala Daerah Lebih Efisien

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Meninggal Dunia

Retret Kepala Daerah Gelombang ke-2 di IPDN. [Dok. Kemendagri]Bima Arya mengungkapkan bahwa total biaya untuk retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta.

Anggaran ini digunakan secara proporsional sesuai kebutuhan, sehingga mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.

"Kalau soal efisiensi, kita pastikan bahwa semua anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan," ungkap Bima Arya di Kampus IPDN, Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Takut Salah Gunakan Wewenang, Kemendagri Stop Bansos Jelang Pilkada

"Retret hari ini benar-benar hemat sekali, tidak sampai Rp500 juta. Jadi angkanya jauh di bawah kegiatan sebelumnya," sambung Bima Arya.

Anggaran Bersumber dari Kemendagri

Wamendagri juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan inti retret berasal dari anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, biaya transportasi para kepala daerah ditanggung secara mandiri lewat APBD masing-masing daerah.

"Semua biaya inti dari Kemendagri, ya kecuali transportasi, itu dibiayai APBD daerah masing-masing. Selain itu, seluruh anggaran acara sudah kami cover," jelasnya.

Peserta Retret dan Jadwal Kegiatan

Retret Kepala Daerah Gelombang ke-2 di IPDN. [Dok. Kemendagri]Retret kepala daerah gelombang II berlangsung selama lima hari hingga Kamis (26/6/2025) dan resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sebanyak 86 kepala daerah dijadwalkan mengikuti agenda ini. Hingga saat ini, 84 peserta sudah hadir, dan dua orang lainnya menyusul.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembekalan kepemimpinan dan pembentukan sinergi antarpemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.

Selain soal anggaran, Bima Arya menekankan bahwa tujuan utama retret adalah memperkuat komitmen pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.