Rusia Respon Ijin Joe Biden Mengenai Penggunaan Rudal Jarak Jauh Ukraina

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh buatan AS untuk menyerang Rusia. Hal itu dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama nyaris seribu hari.

Keputusan Joe Biden ini muncul saat Rusia diduga mendapatkan bantuan dari Korea Utara yang sudah mengerahkan ribuan prajurit Pyongyang untuk membantu Moskow merebut Kursk.

Diketahui, Kursk adalah wilayah selatan Rusia yang menjadi lokasi Ukraina melancarkan serangan balasan mendadak pada musim panas lalu.

Baca Juga: Setelah Mundur Jadi Capres, Joe Biden Tampil dengan Kursi Roda

Izin yang dikeluarkan AS untuk menggunakan rudal jarak jauh kepada Ukraina sebenarnya sangat berbahaya bagi dinamika perang. Pasalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sejak dulu telah memperingatkan bahwa penggunaan senjata atau rudal jarak jauh negara-negara Barat oleh Ukraina berarti memperluas perang menjadi antara Rusia dan negara-negara Barat.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky berkali-kali meminta izin untuk menggunakan rudal jarak jauh. (Foto: Ist)

Diketahui sebelumnya, pada Juni 2022 lalu, Vladimir Putin marah ketika negara-negara Barat mulai mengirimkan berbagai peralatan perang untuk Ukraina. Vladimir Putin memperingatkan akan menyerang target baru jika negara-negara Barat mulai memasok rudal jarak jauh bagi Ukraina.

Ditambah lagi pada September 2024, Vladimir Putin mengeluarkan peringatan lebih keras lagi dalam rangka merespon AS dan Inggris yang mempertimbangkan untuk mengijinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh milik mereka dalam perangnya dengan Rusia. Vladimir Putin mengatakan, sikap itu dapat membawa Rusia dan NATO ke medan perang terbuka.

Baca Juga: Donald Trump Minta Vladimir Putin Tahan Diri Terkait Serbuan ke Ukraina

“Ini artinya negara anggota NATO, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mau berperang melawan Rusia,” tutur Vladimir Putin kepada awak media, 12 September lalu.

Sementara itu, pada bulan Oktober lalu, Vladimir Putin kembali mengingatkan Barat agar tidak memasok Ukraina dengan rudal jarak jauh. Vladimir Putin mengatakan, Ukraina tidak bisa mengoperasikan senjata semacam itu. Hanya ahli dari negara-negara NATO yang bisa melakukannya.

“Pasukan Ukraina tidak dapat menggunakan sendiri senjata ini. Hanya negara khusus di NATO yang dapat melakukan itu. Karena mereka memiliki kemampuan ruang angkasa, berbeda dengan Ukraina yang tidak memiliki hal itu,” ujar Vladimir Putin.

Sementara itu, dilansir dari Reuters, Selasa (19/11), setelah berkali-kali dibujuk oleh Ukraina dan melihat perkembangan perang, pada bulan November ini, Amerika Serikat akhirnya mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh dalam perangnya dengan Rusia.

Senjata itu adalah sistem rudal taktis angkatan darat atau ATACMS, sebuah rudal balistik supersonik yang bisa menyerang jauh ke dalam Rusia dengan jangkauan hingga 306 kilometer.

Sementara itu, menurut Institute for the Study of War, ada sekitar 250 sasaran militer Rusia yang berada dalam jangkauan ATACMS.

Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Ist)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah merespon izin penggunaan rudal ini. Zelensky mengatakan kemampuan jarak jauh bagi tentara Ukraina adalah bagian penting dari Rencana Kemenangan.

Di sisi lain, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan langkah itu menunjukkan bahwa pemerintahan Joe Biden ingin mengobarkan perang yang lebih luas di Ukraina.

Dmitry Peskov mengulang pernyataan Vladimir Putin pada September lalu yang mengatakan bahwa pemberian izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata AS di wilayah Rusia sama saja dengan perang antara Rusia dengan negara-negara NATO.

“Penggunaan rudal jarak jauh oleh Kyiv untuk menyerang wilayah kami dapat diartikan sebagai partisipasi langsung Amerika Serikat dan satelitnya dalam permusuhan terhadap Rusia, serta perubahan radikal dalam esensi dan sifat konflik. Tanggapan Rusia akan memadai dan nyata dalam kasus ini,” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.