Satgas TPPU Didesak Tuntaskan Polemik Rp349 T Kemenkeu

Forumterkininews.jd, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Satuan Tugas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) menuntaskan polemik Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Keuangan).

"Apa pun political will yang dilakukan Pemerintah. Termasuk membentuk Satgas TPPU harus ditunjukkan dengan action will yang nyata, kerja yang efektif dan optimal. Serta hasil yang juga maksimal dalam mengungkap TPPU dan/atau bahkan potensi tindak pidana lainnya,"ujar Didik dalam keterangannya, Senin (8/5).

Didik menilai, TPPU tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian maupun sistem keuangan. Tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara.

Baca Juga: Pascadiretas YouTube DPR Pulih Tapi Masih Non Aktif

"Jangan sampai ada uang haram hasil tindak pidana yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal," imbuhnya.

Satgas TPPU lanjutnya, diharapkan juga bukan hanya bekerja pada temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Kemenkeu saja. Melainkan juga harus kembali fokus pada temuan yang sudah ditindaklanjuti, khususnya yang sudah berproses hukum ataupun inkrah.

"Jika dalam proses dan putusan hukum tersebut ditemukan dan/atau telah diputuskan tentang terjadinya tindak pidana asal, bisa ditindaklanjuti dengan TPPU-nya," jelas Didik.

Baca Juga: Revisi Teknis Pencairan JHT Diklaim Menaker Lebih Mudah

Sementara itu, terkait skeptisisme yang kiranya beredar di publik terkait profesionalitas dan independensi pembentukan tim Satgas TPPU, Didik mengingatkan bahwa hal tersebut akan bergantung pada kerja Satgas TPPU untuk membuktikannya kepada publik.

"Yang terpenting adalah Satgas TPPU bisa transparan, profesional, akuntabel, responsif, serta membuka ruang yang cukup terkait dengan partisipasi publik. Kita pantau dan kita tunggu hasil baik dari niat pemerintah ini, tanpa mendahului hasil kerja Satgas,"pungkasnya.