Sekjen PDIP Hasto: Gelar Pahlawan harus Diberikan pada Sosok Teladan Tanpa Catatan Kelam

Rencana pemberian gelar Pahlawan pada Presiden RI ke-2 Soeharto memicu polemic tak berkesudahan. Sejak beberapa tahun lalu rencana itu digulirkan, sudah memicu reaksi masyarakat yang cukup keras. Kini rencana itu Kembali mencuat, dan masyarakat Kembali bereaksi keras.

Banyak yang setuju tapi banyak juga yang tidak setuju, dengan berbagai alas an.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usulan gelar pahlawan Soeharto itu sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Baca Juga: Sosok AKBP Rossa Purbo Bekti, Penyidik KPK yang Diminta Kubu Hasto Kristiyanto Dihadirkan di Sidang Praperadilan

Menurut Mensos, usulan gelar pahlawan Soeharto merupakan hal yang datang dari bawah sebelum akhirnya diterima oleh pihaknya. Usulan itu bahkan sudah ada sejak 2010 lalu. Dan tahun ini, ucapnya, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.

Hasto: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memberikan gelar pahlawan nasional, khususnya terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Buka Suara Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka, Singgung Kekuasaan Otoriter

Menurut Hasto, gelar pahlawan nasional merupakan penghargaan tertinggi negara yang harus diberikan kepada sosok yang benar-benar menjadi teladan tanpa memiliki catatan kelam terhadap kemanusiaan.

“Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas dan tegas, jangan mudah memberikan gelar pahlawan. Karena gelar itu adalah simbol penghargaan tertinggi bagi mereka yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan tidak menghianati rakyatnya sendiri,” ujar Hasto di Blitar, Sabtu (1/11/2025), dilansir gesuri.id, portal resmi PDIP.

Pahlawan Sejati harus Jadi Inspirasi Bangsa

Ia menegaskan bahwa seorang pahlawan sejati adalah figur yang mampu menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa. “Pahlawan harus memiliki kepeloporan dan dedikasi bagi rakyat, bukan yang justru menindasnya,” ucapnya.

Hasto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pandangan publik dan kalangan akademisi dalam proses penentuan gelar tersebut.

“Banyak perguruan tinggi dan tokoh bangsa memberikan catatan tentang rekam jejak sejarah. Itu harus dihargai agar keputusan negara benar-benar objektif,” katanya.

Jaga Kemurnian Kepahlawanan

Ia menambahkan, perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa telah memberikan arah yang jelas dalam membangun negara dengan semangat kemanusiaan universal dan anti-penindasan.

“Kita harus menjaga kemurnian makna kepahlawanan. Jangan sampai simbol itu kehilangan nilai moralnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan nama Soeharto sebagai salah satu dari 40 tokoh penerima gelar pahlawan nasional, bersama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah. Namun, penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut sudah lama muncul dalam berbagai forum diskusi dan aksi unjuk rasa.