Skema Bantuan Pemerintah untuk Korban Banjir Sumatera: Uang Belasan Juta hingga Hunian Tetap

Pemerintah menyiapkan skema penyaluran bantuan untuk korban banjir Sumatera. Sebelumnya telah diumumkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sembako, hingga hunian sementara dan hunian tetap, kini pemerintah merinci skema siapa mendapatkan apa serta target realisasinya.

Komitmen percepatan penanganan dampak bencana difokuskan pada perbaikan rumah warga, bantuan sosial, dan penguatan pemerintahan daerah. Wilayah terdampak meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah memberikan skema berbeda sesuai tingkat kerusakan rumah warga. Bagi rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah menyalurkan bantuan biaya langsung.

Baca Juga: Mualem Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Aceh hingga 8 Januari 2026

“Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang, ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan dan sedang, itulah 30 juta dan kemudian untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara,” ujar Tito di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

“Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” lanjut Tito.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Pembangunan 15.000 Hunian untuk Korban Bencana Sumatera

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap melalui tiga skema. Pembangunan dilakukan seiring warga menempati hunian sementara.

Aceh Tamiang Pascabanjir [Instagram/Parispernandes]

“Hunian tetap ini ada tiga konsep. Yang pertama adalah dari Danantara sebanyak 15 ribu, kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar, yang dikerjakan oleh Kementerian PKP,” jelas Tito.

“Kalau dari Danantara yang mengerjakan 15 ribu. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu,” imbuh Tito.

Ia menyebut salah satu pihak telah memulai pembangunan 2.600 unit hunian tetap.

Mendagri Tito Karnavian.Selain perbaikan rumah, pemerintah menyalurkan bantuan pendukung bagi keluarga terdampak. Kementerian Sosial memberikan bantuan perabotan, bantuan ekonomi, serta bantuan kebutuhan harian.

Tito menyampaikan, setiap keluarga menerima bantuan perabotan sebesar Rp3 juta dan bantuan ekonomi Rp5 juta. Selain itu, bantuan lauk pauk diberikan senilai Rp15 ribu per hari selama tiga bulan.

“Kita harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus menunggu lengkap, bergelombang,” ujar Tito.

Bantuan untuk warga terdampak.Ia menegaskan data awal menjadi dasar agar BNPB dan Kementerian Sosial dapat segera menyalurkan bantuan.

Tantangan utama saat ini adalah percepatan dan keakuratan data penerima bantuan yang harus berbasis by name by address. Pemerintah daerah diminta segera menyampaikan data kerusakan rumah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 106.370 unit rusak ringan dan sedang.

Sebagai penyesuaian kebijakan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Surat edaran ini menjadi payung hukum perubahan APBD karena kondisi pascabencana membuat anggaran sebelumnya tidak lagi relevan.