Terima Kekalahan RIDO di Pilkada Jakarta, Golkar Singgung Pendewasaan Berpolitik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat suara soal terkait batalnya Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) gugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, bersama sejumlah parpol lain, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung paslon RIDO.

Pilkada Jakarta pun dipastikan berjalan satu putaran. Ini setelah kubu RIDO dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK.

Baca Juga: Pramono-Rano Unggul Jauh di TPS Megawati Nyoblos

FTNews.co.id juga tidak menemukan gugatan yang tercatat atas nama dua pasangan calon itu.

Merujuk pada peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, memang disebutkan permohonan sengketa Pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak KPU menetapkan hasil pemilihan.

Pasangan Pramono-Rano menangi Pilkada Jakarta.

Menanggapi hal ini, Idrus menyatakan bahwa Partai Golkar menerima hasil Pilkada Jakarta, di mana pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan sebagai pemenang.

Baca Juga: Nyagub di Pilkada Jakarta, Pramono Anung Tegas Tak Pernah Minta Jabatan

"Yang terjadi ternyata hasil Pilgub DKI Jakarta ya faktanya paslon nomor 3 yang mendapatkan suara 50,07 persen. Sementara paslon nomor 1 itu sekitar 39,9 persen. Nah ini sebuah realitas politik yang harus kita terima," ujar Idrus kepada awak media di sela acara Puncak HUT ke-60 Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12).

"Tetapi menerimanya ini tetap berdasarkan suatu prinsip Partai Golkar dan juga arahan Pak Prabowo adalah untuk membangun Indonesia ini kita berbasis asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kebersamaan," terangnya.

Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun (Instagram)

Idrus menambahkan bahwa Partai Golkar akan mendukung siapapun paslon yang menang, selama memiliki visi untuk memajukan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Sehingga kalau kita terikat ini sebenarnya siapapun yang nanti akan maju, yang penting adalah kita memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia yang tentu secara nasional dipimpin oleh Prabowo-Gibran itu. Saya kira itu sehingga dengan demikian jelas," tutur Idrus.

"Partai Golkar sebagai partai yang dari awal menyampaikan bahwa kita ini adalah taat azas. Negara kita ini adalah negara hukum. Tidak boleh kita mengambil langkah-langkah yang menabrak hukum. Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita. Nah di sinilah diperlukan namanya pendewasaan berpolitik," tutupnya. (Ilham Sigit Pratama)