Thailand Bagikan Tablet dan Laptop ke Siswa SMA, Indonesia Tersandung Chromebook

Pemerintah Thailand berencana mendistribusikan perangkat elektronik kepada 600.000 siswa SMA pada tahun ini sebagai bagian dari program nasional transformasi pendidikan digital.

Perangkat yang dibagikan meliputi tablet, laptop, hingga Chromebook, yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar berbasis teknologi di sekolah.

Baca Juga: Dari Bandung ke Bangkok, Seblak Jadi Tren Kuliner Mendunia

Program ini diumumkan Kementerian Pendidikan Thailand setelah kabinet menyetujui dua proyek besar, yakni Proyek Portofolio Keterampilan dan Kredit Digital senilai 4,21 miliar baht, serta proyek lanjutan distribusi perangkat elektronik dengan anggaran 29,76 miliar baht untuk periode 2026–2031.

Pemerintah Thailand menegaskan, kualitas perangkat dan kesiapan perangkat lunak menjadi prioritas utama, bukan sekadar harga murah.

Kasus Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek

Baca Juga: Biografi dan Agama Jurist Tan, Eks Stafsus Nadiem Makarim Tersangkut Skandal Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

Ilustrasi anak SMA di Thailand dapat bantuan laptop dari pemerintah [Meta AI]

Langkah Thailand tentu bisa menyedot perhatian publik Indonesia, terutama karena dilakukan di tengah sorotan terhadap kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam kasus tersebut, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek pengadaan perangkat TIK untuk sekolah.

Kasus di Indonesia menyoroti pentingnya perencanaan matang, transparansi anggaran, serta kesiapan ekosistem pendidikan digital, termasuk infrastruktur, pelatihan guru, dan kesesuaian perangkat dengan kondisi sekolah.

Berbeda dengan Thailand yang menekankan uji kualitas dan fungsionalitas sebelum distribusi massal, pengadaan Chromebook di Indonesia menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Distribusi Tahap Pertama Mulai Mei 2026

Thailand sendiri menargetkan distribusi tahap pertama dimulai pada awal semester Mei 2026, meski masih terbuka kemungkinan penundaan ke semester berikutnya.

Program ini juga akan diperluas ke siswa vokasi, menandai keseriusan pemerintah setempat dalam membangun sistem pendidikan digital jangka panjang.

Perbandingan dua negara ini menjadi pengingat bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar membagikan perangkat, melainkan membutuhkan tata kelola yang kuat, pengawasan ketat, serta kesesuaian dengan kondisi nyata di sekolah.

Sumber: Thai Times