Forumterkininews.id, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menggelar perhelatan internasional, MotoGP. Beragam pujian dan apresiasi bermunculan. Namun demikian kekuarangan pelayanan menjadi bahan Evaluasi DPRD NTB.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawadi mengatakan, pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika sukses digelar. Nama baik NTB tersebar di kancah dunia. Hal ini menurutnya, tidak lepas dari peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga event MotoGP sukses,” ujarnya pula.
Oleh karena itu, terlepas dari kekurangan tersebut, dirinya menegaskan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika bukan hanya milik Lombok, NTB. Melainkan sudah milik bangsa dan negara.
Lebih lanjut Satriawadi mengatakan, beberapa persoalan muncul di lapangan. Salah satunya yakni 6.000 kamar hotel yang tidak terisi. Kemudian aksi penipuan penjualan tiket. Terakhir soal pelayanan terhadap para pemilik tiket yang datang ke Lombok.
“Bayangkan 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking. Faktanya di lapangan, banyak kamar hotel tidak terjual. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi dengan asosiasi perhotelan,” ujar Satriawandi.
Kemudian soal penjual tiket. Para event minggu lalu, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan. Sudah melakukan pembayaran, namun tidak mendapatkan tiket untuk nonton MotoGP.
“Regulasi penjualan tiket yang jelas itu seperti apa. Siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjual tiket itu,” kata anggota DPRD Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini
Atas dasar ini, Satriawadi meminta Gubernur Zulkieflimansyah mengevaluasi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibatpada event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 (MotoGP).
