Tujuh Pegawai Dinkes Bengkulu Diklarifikasi Bawaslu terkait Masalah Netralitas

FTNews - Tujuh ASN dan pegawai tidak tetap Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah diklarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait netralitas Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri mengemukakan hal tersebut.

"Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap PNS, PTT dan pejabat terkait di Dinas Kesehatan setempat, termasuk peserta pemilu bersangkutan yang ditemukan bahan kampanye di lingkungan Kantor Dinkes Kota Bengkulu," katanya, Sabtu (10/2).

Baca Juga: Jokowi Pastikan Perbaikan Jalan di Bengkulu Bakal Menyeluruh

Lebih lanjut, Ahmad mengemukakan pihaknya bakal terus melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan pada temuan bahan kampanye di lingkungan kantor Dinkes Kota Bengkulu.

"Kemudian kita akan melakukan kajian, yang jelas dugaan pelanggaran netralitas ASN karena ada pegawai negeri Sipil yang diduga terlibat dan berdasarkan kajian tersebut ada kemungkinan ada tindak pidana pemilu," terang dia.

Proses dugaan pelanggaran kampanye tersebut, kata Ahmad, bakal berlanjut meski pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari telah dilakukan.

Baca Juga: Kasus ASN Jual Anak, DPR: Usut Tuntas!

Seblumnya, pada 31 Januari 2024, pegawai ASN yang dimintai klarifikasi terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes dan dua ASN lainnya.

Setelah ketiganya diklarifikasi, Bawaslu Kota Bengkulu terus melakukan klarifikasi kepada pegawai ASN lainnya di lingkungan Dinkes hingga dua minggu ke depan.

"Yang jelas untuk pegawainya berdasarkan keterangan akan terus kita dalami artinya siapa yang mendapatkan bahan kampanye tersebut masih berjalan termasuk hari ini mulai dari Kepala Dinas telah melakukan klarifikasi," sebutnya.