Uang Hasil Korupsi CPO Rp13,2 Triliun untuk Apa? Ini Daftar Penggunaannya
Presiden Prabowo Subianto menyatakan uang hasil korupsi CPO yang dikembalikan pada negara Rp13,2 triliun akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di antaranya merenovasi lebih 8.000 sekolah, pembangunan kampung nelayan dan fasilitasnya, dan lain-lain.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ucap Presiden sambil menunjuk tumpukan uang Rp13,2 triliun yang ada di sampingnya.
Desa Nelayan Program Prioritas, Tiap Desa Anggarannya Rp22 Miliar
Baca Juga: Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Medan, Ratusan Siswa SD: Enak Rasanya
Program pembangunan desa nelayan, ujarnya, menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat ini, pemerintah berupaya untuk memperbaiki dan membangun desa nelayan dengan fasilitas modern dengan target 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto nyatakan uang hasil korupsi CPO Rp13,2 Triliun yang dikembalikan pada negara akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat/Foto: BPMI Setpres
“Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya, dilansir BPMI Setpres.
Baca Juga: Presiden Prabowo Berikan Persetujuan Penuh RUU KUHAP Disetujui DPR
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa. Kepala Negara pun mengingatkan bahwa keberhasilan pengembalian uang negara hari ini menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya.
Kegiatan Tambang Ilegal Diperkirakan Rugikan Negara Rp40 Triliun se-Tahun
“Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu kita hentikan, penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, Kejaksaan, Polisi juga membantu, bea cukai semuanya.“
“Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun,” tegasnya.
Praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing, menurut Presiden merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri yang telah memberikan berbagai fasilitas dan izin usaha dengan itikad baik.
“Kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya. Katakanlah 20 triliun tiap tahun yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun,” ucap Presiden.
