1.300 Karyawan Deplu AS Dipecat, Ternyata Ada Kendala

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 karyawan pada Jumat (12/7/2025) waktu setempat.

Langkah ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran yang dijanjikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merampingkan struktur birokrasi dan meningkatkan efisiensi lembaga tersebut.

Berdasarkan memo internal yang diperoleh media, sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri terkena dampak PHK ini.

Baca Juga: Tucker Carlson Percaya Jeffrey Epstein Agen Mossad

Ditempatkan Dalam Masa Cuti Administratif

Presiden AS Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump)

Baca Juga: 100 GB Email Rekan Trump Dibajak, Peretas Diduga Iran Ancam Sebar ke Publik

Para pegawai tersebut langsung ditempatkan dalam masa cuti administratif dan akan diberhentikan dalam waktu 60 hari (untuk pegawai negeri sipil) atau 120 hari (untuk pejabat dinas luar negeri).

PHK ini menyasar berbagai biro dan kantor yang menangani program bantuan luar negeri, kebijakan energi, hak asasi manusia global, serta isu pengungsi dan migrasi.

Namun, sejumlah divisi pendukung seperti manajemen dan operasional juga turut terdampak, termasuk unit-unit yang secara hukum diwajibkan tetap beroperasi, seperti Kantor Koordinator Relokasi Afghanistan.

Langkah ini mengikuti keputusan Mahkamah Agung AS yang awal pekan ini mengizinkan pemerintahan Trump untuk melanjutkan pemangkasan besar-besaran di berbagai lembaga federal.

Menteri Rubio sebelumnya telah menyampaikan kepada Kongres bahwa ia berencana mengalihkan sumber daya diplomatik AS agar lebih sejalan dengan kepentingan nasional.

Ubah Regulasi Ketenagakerjaan

Presiden AS Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump)

Menjelang kebijakan ini diberlakukan, Departemen Luar Negeri sempat mengubah regulasi ketenagakerjaan guna mempermudah pemutusan kerja bagi pejabat dinas luar negeri yang bertugas di markas besar di kawasan Foggy Bottom, Washington DC.

Meski sudah lama dinantikan dan dipersiapkan, pelaksanaan PHK ini tetap diwarnai sejumlah kendala.

Salah satu staf sempat menerima surat PHK pada hari Jumat, namun tak lama kemudian diberi tahu bahwa surat tersebut dikirim secara keliru dan status kepegawaiannya tetap aman.

Dalam pernyataan tertulis, Kepala Manajemen Bakat Global, Lew Olowski, menyebut insiden tersebut sebagai “kesalahan administratif.” Hingga kini, belum diketahui berapa banyak pegawai lain yang menerima surat serupa secara keliru.

Sumber: Politico