9 Anggota Komite Reformasi Polri akan Dilantik Prabowo Pekan Depan

Kabar terbaru terkait Komite Reformasi Polri dibagikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menyebut, pekan depan Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Iya akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden (minggu depan, red.)," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Namun Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo, tidak menyebut siapa saja anggota Komiter Reformasi yang bakal dilantik

Baca Juga: Komite Reformasi Polri Paling Lambat Oktober, Ada Nama Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie

Prasetyo masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan komite tersebut, berikut nama-nama anggota komite yang akan dilantik. Jubir Presiden itu, saat ditanya apakah ada sembilan orang yang dilantik merespon: "Lho kok sudah tahu? Sudah dapat bocoran ya?" Tulis Antara.

Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian atau Komite Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi internal Polri, terutama setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat.

Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta minggu lalu (26/9) menyebut pembentukan Komite Reformasi Polri paling lambat diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Oktober 2025.

Mahfud MD/Foto: tangkap layar

Ia juga sempat mengungkap dua tokoh yang kemungkinan masuk Komite, yakni, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.

Jimly merupakan ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama yang menjabat pada periode tahun 2003–2008, kemudian Mahfud MD merupakan Ketua MK kedua yang menjabat pada periode 2008–2013.

Rekam Jejak

Selepas menjabat sebagai ketua MK, Mahfud lanjut mengisi beberapa pos menteri pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode 2019–2024, kemudian Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 19 Mei 2023–17 Juli 2023, dan Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Yusril, kepada wartawan minggu lalu, juga menyebut dirinya akan turut masuk menjadi bagian dalam Komite Reformasi Kepolisian. “Pak Presiden mengatakan kepada saya: Kita segerakan bentuk komisi atau Komite Reformasi kepolisian untuk kita secepat mungkin melakukan reformasi. Dia (Presiden, red.) bilang: Prof. nanti ada di situ dan akan diajak juga para pakar di bidang hukum tata negara,” kata Yusril.***