FT News – Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar memunculkan desas-desus bahwa dirinya tertekan.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, digoyangkan kursi Airlangga bertujuan mengamankan jalannya pemerintahan.
Meski demikian, dirinya tidak merinci apakah pemerintah yang dimaksud adalah saat ini atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Golkar ini menjadi jangkar pemerintahan. Jadi kalo Golkarnya dikendali pemerintah ya, pemerintahan bisa jadi aman,” tambahnya.
Pada Pemilihan Presiden lalu, Golkar mengusung pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Gibran adalah anak Presiden Joko Widodo.
Partai politik di dalam KIM, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.
Hasil Pemilihan Legislatif 2024, Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%). Partai beringin ini menempati urutan kedua setelah PDIP yang memperoleh 25.387.279 suara (16,72%).
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menduga mundurnya Airlangga akibat adanya kekuatan besar.
“Pihak luar ini yang pihak yang berkuasa, yang punya kekuasaan besar, yang punya pengaruh besar di republik ini. Dalam konteks ini, pas Airlangga mundur ya menyerah pada tekanan itu,” jelasnya kepada FTNews, Senin (12/8).
“Dan mengikuti kemauan mereka yang menekan ya publik pun sudah tahu siapa yang punya kekuasaan,” tambahnya.
Soal tokoh yang cocok untuk mengganti Airlangga, dirinya tidak mau berspekulasi. Sejak kabar Airlangga mundur, nama Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia muncul ke permukaan.
“Kita tunggu saja, kan banyak juga yang muncul di situ, tinggal nanti mekanismenya. Apakah mekanisme pelaksana tugas (PLT), kalo Plt kan satu orang untuk mengantarkan Musyawarah Nasional nanti Desember,” tutupnya.
