Anies Baswedan Soroti Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera: Belum Terlambat

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti serius bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anies menilai skala kerusakan dan penderitaan warga sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya sendiri.

Anies yang juga merupakan salah satu kandidat dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 itu menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar soal administratif. Menurutnya, keputusan tersebut menentukan seberapa besar negara hadir bagi para korban dalam jangka panjang.

Pemerintah Semestinya Tetapkan Bencana Nasional

Baca Juga: Ditanya Najwa Shihab Soal Status Bencana di Aceh, Gubernur Mualem Tak Kuasa Tahan Air Mata

Anies menilai penanganan yang setengah-setengah justru berisiko memperpanjang penderitaan warga terdampak. Oleh karena itu, Anies meminta pemerintah pusat mempertimbangkan status bencana nasional secara serius.

“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Sudah waktunya kita berani mengakui bahwa ini perlu ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Anies Baswedan.

Baca Juga: Ketua DPRK Banda Aceh Sebut Prabowo Dibohongi, saat Melintas Listrik Nyala Esoknya Padam

Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi pengungsian, Anies mengaku duduk langsung bersama warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Ia mendengar cerita para ibu, anak-anak yang belum bisa sekolah, serta para petani yang lahannya tertimbun lumpur dan kayu.

“Saya duduk di tenda pengungsian, berbincang dengan para ibu yang kehilangan rumah dan anak-anak yang belum bisa sekolah. Ini bukan hanya angka statistik, ini penderitaan nyata yang butuh kekuatan negara,” kata Anies.

Menurut Anies, status bencana nasional akan membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan anggaran dan sumber daya. Mulai dari personel, alat berat, hingga program pemulihan bisa dijalankan tanpa ragu-ragu.

Ia menjelaskan bahwa bagi warga terdampak, status tersebut berarti aliran logistik yang lebih lancar. Bantuan makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial dapat menjangkau pengungsian dengan lebih cepat.

Belum Terlambat

Presiden Prabowo saat meninjau wilayah bencana di Tapanuli. [ig @prabowo]Anies juga menyinggung akses jalan yang terputus akibat bencana dan membutuhkan penanganan cepat. Dengan status nasional, ia menilai TNI dan berbagai instansi dapat digerakkan secara lebih masif untuk membuka keterisolasian wilayah.

Selain tanggap darurat, ia menekankan pentingnya fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Program perbaikan rumah, sekolah, jalan, serta bantuan usaha kecil dinilai akan lebih kuat jika dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD daerah.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi korupsi dan tumpang tindih kewenangan, Anies menyebut hal itu wajar. Namun menurutnya, solusi bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan pengawasan ketat dan tata kelola yang transparan sejak awal.

Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional adalah pesan moral bahwa negara benar-benar hadir bagi warganya. Ia berharap keputusan tersebut dapat membuat para korban yang masih tinggal di tenda pengungsian merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka.

"Belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan," katanya.