Apa Itu 'Big Beautiful Bill'? Bikin Elon Musk Mundur dari Penasihat Trump

Elon Musk resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat utama Presiden Donald Trump.

Keputusan tersebut diumumkan setelah triliuner itu menyampaikan kritik terhadap rancangan undang-undang fiskal yang baru-baru ini digagas pemerintahan Donald Trump.

Melalui akun media sosial pribadinya, X, pada Rabu (waktu setempat), Elon Musk menyatakan pengunduran dirinya sekaligus mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Tucker Carlson Percaya Jeffrey Epstein Agen Mossad

“Karena masa tugas saya sebagai Pegawai Pemerintah Khusus segera berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan yang diberikan untuk membantu mengurangi pemborosan anggaran,” tulis Musk.

Peran DOGE

Baca Juga: 100 GB Email Rekan Trump Dibajak, Peretas Diduga Iran Ancam Sebar ke Publik

Presiden AS Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump)

Ia juga menyinggung tentang perannya dalam program efisiensi pemerintah yang disebut DOGE, dengan menambahkan bahwa “Misi @DOGE akan terus diperkuat dan berkembang dalam kehidupan pemerintahan ke depan.”

Sumber dari lingkungan pemerintahan AS, yang enggan disebutkan namanya, membenarkan pengunduran diri Musk.

Langkah Musk ini diambil setelah dirinya secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap RUU yang disebut Trump sebagai “big beautiful bill (RUU yang indah).”

Dalam wawancara bersama CBS, Musk mengaku kecewa dengan isi undang-undang tersebut yang menurutnya hanya memperbesar pengeluaran negara dan memperparah utang nasional.

“RUU itu bisa jadi besar, atau bisa jadi indah,” ujar Musk.

“Tapi saya rasa tidak mungkin keduanya sekaligus.”

RUU kontroversial itu diketahui mengusung pemangkasan pajak besar-besaran serta aturan ketat di sektor imigrasi.

Namun, Elon Musk menilai kebijakan tersebut justru bertentangan dengan misi efisiensi anggaran yang tengah diusungnya melalui DOGE.

Tidak Akan Beri Dana Kampanye

Elon Musk mundur dari posisi penasihat utama Donald Trump. (X)

Sementara itu, dalam pernyataannya di Gedung Putih, Donald Trump mengakui ada beberapa bagian dari RUU tersebut yang membuatnya tidak puas.

“Saya tidak sepenuhnya senang dengan beberapa poinnya, tapi saya senang dengan bagian lainnya,” ucap Trump.

Ia juga membuka kemungkinan revisi di masa mendatang, “Kita lihat saja nanti. Masih panjang jalannya.”

Elon Musk juga menyiratkan bahwa ia tidak akan lagi memberikan dukungan dana kampanye secara signifikan.

“Saya rasa saya sudah berkontribusi cukup banyak,” tutup dia.

RUU Usulan DPR

Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR Amerika Serikat yang didukung Presiden Donald Trump tengah menjadi sorotan publik.

RUU ini mencakup berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kebijakan pajak, sistem kesehatan, hingga anggaran pertahanan dan kebijakan imigrasi.

Pemotongan Pajak Permanen untuk Kalangan Atas

Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah rencana menjadikan permanen kebijakan pemotongan pajak dari Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan 2017.

Kebijakan tersebut sebelumnya memberikan penurunan tarif pajak penghasilan bagi semua golongan, namun sebagian besar manfaatnya dirasakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi.

Jika disahkan, kebijakan ini akan menelan biaya lebih dari USD 2 triliun selama satu dekade.

Naikkan Batas Utang Negara hingga USD 4 Triliun

Dalam upaya menghindari gagal bayar utang nasional, RUU ini juga mengusulkan kenaikan batas utang Amerika Serikat sebesar 4 triliun dolar AS.

Departemen Keuangan memperkirakan bahwa batas utang akan tercapai pada Agustus mendatang, sehingga persetujuan Kongres dianggap mendesak.

Keamanan Perbatasan dan Dana Tembok Trump

RUU tersebut mengalokasikan dana lebih dari USD 140 miliar untuk memperkuat kebijakan imigrasi. Termasuk di dalamnya USD 50 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan, USD 45 miliar untuk pusat penahanan imigran, 8 miliar untuk tambahan personel imigrasi, serta USD 14 miliar untuk operasi deportasi.

Anggaran Pertahanan Melonjak

Untuk sektor pertahanan, RUU menganggarkan sekitar USD 150 miliar, termasuk USD 20 miliar untuk pengembangan sistem pertahanan rudal baru bernama “Golden Dome,” yang dipromosikan langsung oleh Presiden Trump.

7,6 Juta Warga Kehilangan Akses Medicaid

Program asuransi kesehatan Medicaid yang saat ini melayani lebih dari 71 juta warga berpenghasilan rendah juga turut terdampak.

Beberapa perubahan besar yang diajukan antara lain: syarat kerja bagi penerima manfaat, pemeriksaan kelayakan lebih ketat, serta pembatasan pembiayaan untuk anak-anak migran ilegal.

Menurut analisis independen dari Congressional Budget Office (CBO), kebijakan ini diperkirakan akan menghemat USD 625 miliar , namun menyebabkan sekitar 7,6 juta orang kehilangan akses jaminan kesehatan selama 10 tahun ke depan.

Pembatasan Program Bantuan Pangan SNAP

Program bantuan pangan SNAP (kupon makanan) juga akan diperketat. Pemerintah akan menerapkan syarat kerja bagi penerima berusia 55 hingga 64 tahun, serta membatasi akses bagi warga negara dan penduduk tetap tertentu.

Pemerintah negara bagian juga diwajibkan menanggung biaya lebih besar. CBO memperkirakan kebijakan ini akan menghemat sekitar 300 miliar dolar dalam 10 tahun.

Penolakan dari Partai Demokrat dan Beberapa Republik

RUU ini mendapat tentangan bulat dari seluruh anggota Partai Demokrat di DPR. Dua anggota Partai Republik, yakni Thomas Massie dari Kentucky dan Warren Davidson dari Ohio, juga menyatakan penolakan.

Dengan hanya tiga suara penolakan dari kubu Republik, RUU ini tetap melaju di DPR yang terbagi tipis secara politik.

Sumber: Mirror / USA Today