Biaya Pemilihan Langsung Mahal, Politikus PKB Usul Dipilih DPRD

Mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai tidak sebanding dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid mengusulkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh masyarakat dalam rangka menghemat anggaran.

Jazilul Fawaid mencontohkan biaya Pemilihan Gubernur di Jawa Barat yang mencapai Rp1 triliun pada Pilkada serentak 2024.

Baca Juga: Tancap Gas, NasDem Tamu Pertama SekBer Gerindra-PKB

“Itu bukan angka yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan kepada salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” ucap Jazilul Fawaid di Jakarta, Kamis (28/11).

Jazilul Fawaid menyebutkan bahwa otonomi daerah seharusnya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Karenanya, pemilihan kepala daerah langsung di tingkat provinsi harus dievaluasi.

Proses pemilihan kepala daerah langsung di TPS. (Foto: Ist)

Jazilul Fawaid yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat harus mendapatkan kesempatan untuk partisipasi. Walau begitu, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.

Baca Juga: Kerja Sama PKB dan PSI di Pilkada 2024, Sholat Istikharah Jadi Kunci

Menurutnya, persoalan biaya politik itu harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket Undang-Undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU Pilkada.

Selain pemilihan Gubernur yang bisa dilakukan melalui DPRD, Jazilul Fawaid juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun anggota legislatif secara seksama.

Jazilul Fawaid berpendapat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden.