Biodata dan Agama Baharuddin Lopa, Jaksa Jujur Meninggal Misterius

Nama Baharuddin Lopa masih dikenang sebagai sosok penegak hukum yang jujur dan berani. Ia lahir di Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, pada 27 Agustus 1935.

Sejak muda, Lopa dikenal disiplin dan antisuap, nilai-nilai yang menuntunnya hingga ke puncak karier sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

Baca Juga: Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026: Arab Saudi vs Indonesia Main Jam Berapa?

Setelah menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Hasanuddin, ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Diponegoro, Semarang, dengan fokus pada hukum laut.

Kariernya dimulai pada 1958 di Kejaksaan Negeri Makassar, di mana Lopa mulai menunjukkan ketegasannya terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menjabat Bupati Majene Usia 25 Tahun

Baca Juga: Direktur RS Indonesia di Gaza Dibunuh Israel saat Prabowo Berada di Arab Saudi

Baharuddin Lopa pernah menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Gus Dur. [Instagram]

Pada usia 25 tahun, Lopa sudah menjabat Bupati Majene, Sulawesi Selatan. Di masa itu, ia menentang keras praktik penyelundupan yang dilakukan pejabat militer berpengaruh. Sikapnya membuat banyak orang kagum, namun juga menimbulkan banyak musuh.

Kariernya terus menanjak. Ia pernah memimpin Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Kalimantan Barat, sebelum dipercaya menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung.

Saat menjabat Kajati Sulawesi Selatan pada 1982, ia mengumumkan larangan memberi sogokan kepada jaksa di bawah pimpinannya. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan menegaskan reputasinya sebagai jaksa bersih.

Gaya hidupnya sangat sederhana. Rumahnya biasa saja, mobilnya hanya Toyota Kijang, dan ia menolak keluarganya menggunakan fasilitas negara.

Ia pernah membeli hadiah ulang tahun cucunya seharga Rp7.500. Mantan Jaksa Agung Ali Said bahkan berkata, “Lopa memang miskin, tapi dia miskin karena jujur.”

Menteri Kehakiman dan HAM di Era Gus Dur

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Baharuddin Lopa dipercaya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM, lalu diangkat menjadi Jaksa Agung.

Dalam posisi itu, ia langsung membuka kembali berbagai kasus korupsi besar yang selama bertahun-tahun mandek, termasuk kasus BLBI dan Bulog.