BMKG Terkena Efisiensi Anggaran, Bagaimana Layanan Informasi Cuaca, Gempa Bumi, Tsunami? Ini Respon Kepala BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) termasuk lembaga yang terkena efisiensi anggaran. Meski demikian BKMG memastikan layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat.

Kepastian ini disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komsi V DPR di Gedung DPR RI, Senayan, dilansir Humas BMKG.

“Meskipun anggaran BMKG mengalami efisiensi, BMKG berkomitmen untuk terus memberikan layanan publik 24/7 tanpa henti. Informasi ini dapat diakses di seluruh portal layanan informasi BMKG dan media sosial resmi BMKG,” ujarnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati/Foto: BMKG

Dalam rapat tersebut, Dwikorita memaparkan rincian penggunaan anggaran untuk operasional layanan publik. Dana tersebut terbagi ke dalam 14 kegiatan utama, termasuk pengelolaan database BMKG, pengelolaan jaringan komunikasi, serta pendanaan operasional BMKG yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.

Selain itu, program dukungan manajemen juga tetap dialokasikan untuk gaji pegawai serta pengelolaan perkantoran guna menjamin keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perangkat penunjang lainnya.

Dwikorita menegaskan bahwa keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

Ilustrasi/Foto: pexels.com

Dwikorita juga menekankan bahwa beberapa kegiatan strategis seperti pengelolaan gempa bumi dan tsunami serta layanan informasi iklim terapan tetap dipertahankan. “Program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim tetap kami pertahankan,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini (early warning system) dan layanan publik BMKG.

“BMKG jadi hal-hal yang prinsip, terkait dengan perawatan early warning system misalnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini dan seterusnya, memang itu tidak boleh disentuh. Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius ya, sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya,” ungkapnya.***