FT News – Tensi PBNU-PKB memanas setelah Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Tim Pengawas Haji membuat Panitia Khusu (Pansus) berencana menyelidiki dugaan penyelewengan kuota haji Indonesia 2024.
Sejatinya kuota haji Indonesia 221.000 ditambah pemberian tambahan pemerintah Arab Saudi sebesar 20.000, jadi totalnya 241.000.
Sementara kuota haji khusus seharusnya memberangkatkan 19.280 orang atau 8 persen dari 241 ribu. Jumlah itu sudah diperhitungkan dari tambahan kuota 20 ribu orang.
Sedangkan kuota haji reguler 221.70 orang. Nyatanya, tahun ini Kementerian Agama memberangkatkan 27.680 orang.
Aturan pemberian kuota khusus 8 persen ini sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji.
Hal ini memunculkan pembentukan pansus haji. Hal ini kemudian direspon oleh pihak PBNU dengan membentuk Panel Hubungan PBNU-PKB.
Beredar kabar bahwa panel ini dibentuk untuk mendongkel kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
Namun, anggota panel sekaligus Rais Syuriah PBNU Cholil Nafis menyebut, output pembentukan panel ini hanya bahan perbincangan di PBNU.
“Informasi yang masuk pasti kita akan bincangkan di internal panel kemudian menyampaikan informasi yang utuh kepada Pbnu yang nanti akan dimusyawarahkan di pbnu. Langkah langkah apa yang pas untuk kita lakukan untuk kebaikan pbnu demi kebaikan juga PKB,” ujarnya di Kantor PBNU, Kramat Raya Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Sementara itu, ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal mengatakan bahwa PBNU tidak berhak intervensi PKB.
“Tadi saya bilang, tidak ada kewenangannya. PBNU itu diatur UU ormas nomor 16 tahun 2017. Kita uu partai politik (No.2/2011). Tidak ada secara struktural, dari mulai pendirian,” terangnya di Mabes Polri, Senin (5/8).
