Buntut Protes Rapat Panja di Hotel Fairmont, DPR Buka Ruang untuk NGO Terlibat Pembahasan RUU TNI

Pimpinan DPR RI menegaskan komitmennya untuk melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Begitu ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

“Bahwa ada pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, itu sehari sebelum itu kemudian sudah beredar di media massa. Saya pikir karena itu terbuka. Kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin beri masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut,” kata Dasco.

Baca Juga: Gerindra: Pembelian Jet Tempur Rafale Mendesak

Sufmi Dasco (instagram)

Dasco pun merasa kaget bahwa ada pihak NGO mendatangi hotel Fairmont Jakarta beberapa waktu lalu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

“saya pikir kemarin nggak ada masalah. Cuma pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Dasco menyebut bahwa insiden kericuhan rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont di luar kuasa DPR.

Baca Juga: Bupati Cianjur Bantah Tudingan Selewengkan Bantuan untuk Korban Gempa

“Kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga terima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) akan melibatkan masyarakat sipil.

Hasanuddin merespons kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap keberadaan pasal yang ditengarai bermasalah dalam revisi UU TNI. Salah satu yang menjadi sorotan dalam revisi itu adalah perluasan jabatan di lembaga non-militer yang bisa diduduki prajurit aktif.

“Kami akan mendengarkan masyarakat sipil dan meminta bagaimana tanggapan. Kami harus mendengarkan rakyat, kemudian baru menyampaikannya di forum,” ujar Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Memperkuat hal tersebut, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan RUU TNI, pihaknya telah mengundang berbagai tokoh publik dan perwakilan NGO untuk memberikan masukan.

"Bahwa tim pemerintah juga sangat banyak dari Wamensesneg, Pak Bambang Eko, Ibu Lidya, dari Wamehnan serta Sekjennya Pak Donny Ermawan dan Letjen Tri Budi Utomo," kata Utut dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025).

"Kalau soal partisipasi publik semua sudah kita undang, mulai Dr Teuku Rezasyah, Mayor Jenderal (Mayjen TNI Purn) Rodon Pedrason, Pak Dr Kusnanto Anggoro, Saudara Al Araf, dari Setara Institute," sebutnya.

Langkah ini menunjukkan upaya DPR untuk memastikan partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi, khususnya terkait revisi UU TNI.​

"Kemudian, dari Pepabri dipimpin langsung oleh senior-senior, dipimpin Pak Agum Gumelar, serta bekas KSAL Pak Laksamana Achmad Sutjipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI, dan para staf," ucapnya.

Aktivis sipil menggeruduk rapat panja DPR dan Pemerintah di hotel mewah. [X]

Diketahui, sekelompok orang yang mengaku dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendatangi Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Mereka mendesak rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang digelar tertutup tersebut dihentikan.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @kontras_update, Sabtu 15 Maret 2025, ada tiga orang membawa poster yang menolak rapat Panja RUU TNI digelar tertutup.